MATARAM — Anggota Komisi V DPRD Provinsi NTB Bidang Olahraga, Bohari Muslim meminta kepada KONI NTB agar memberikan perhatian serius terhadap nasib para atlet NTB berprestasi yang telah memberikan sumbangsih kepada daerah.
Harapan itu disampaikan, menyusul adanya kekecewaan sejumlah atlet berpretasi, lantaran gaji tak kunjung dibayar dua bulan selama Pelatda, termasuk status kejelasan pekerjaan yang dijanjikan. “KONI NTB harus memberikan perhatian nasib para atlet ini,” kata politisi Partai NasDem NTB itu kepada Radar Lombok, Selasa kemarin (14/3).
Diakuinya, kondisi keuangan daerah relatif memang tidak stabil. Namun itu tak lantas membuat KONI untuk mengabaikan kesejahteraan para atlet berprestasi tersebut.
KONI NTB, kata dia, diminta lebih kreatif dan inovatif dalam mencari anggaran pembinaan para atlet berprestasi. Termasuk membayar gaji atlet selama Pelatda.
Diantaranya dapat berkomunikasi dengan perusahaan-perusahaan yang ada, agar dana CSR-nya itu bisa dipergunakan dan dimanfaatkan untuk kepentingan pembinaan para atlet tersebut. “Gandeng perusahaan yang ada, agar dana CSR mereka bisa dipergunakan untuk itu (pembinaan atlet.red),” imbuhnya.
Pihaknya juga akan meminta penjelasan dari KONI NTB, terkait persoalan yang ada. Dengan begitu, pihaknya ingin mengajak semua pihak terkait agar bisa duduk bersama untuk mencari solusi dari persoalan tersebut. “Nanti kita cek anggaran yang tersedia,” imbuhnya.
Baginya, persoalan yang dihadapi para atlet itu tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Pasalnya, itu nanti dipastikan akan berpengaruh terhadap kesiapan atlet dalam menghadapi PON 2024. Apalagi mengingat target 20 emas untuk NTB di PON 2024, akan sangat sulit bisa dicapai.
Jika dari awal tidak ada perhatian dan keseriusan terhadap nasib para atlet tersebut. Sehingga harus ada langkah cepat untuk mencari solusi terhadap persoalan dihadapi para atlet. “Bagaimana mau bisa target 20 emas, kalau nasib para atlet dibiarkan seperti ini,” terangnya.
Terkait kejelasan nasib pekerjaan para atlet yang berprestasi, dia mengatakan pihaknya berharap agar para atlet berprestasi itu bisa didorong untuk jadi P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Sehingga ada penghargaan terhadap sumbangsih yang telah diberikan atlet berprestasi kepada daerah.
“Kalau PNS mungkin relatif sulit, karena akan terbentur regulasi. Namun setidaknya kita dorong mereka menjadi P3K, jika itu memang terpenuhi dari sisi regulasi,” tandasnya.
Sementara Ketua Komisi V DPRD Provinsi NTB, Lalu Hadrian Irfani, mengatakan pihaknya nanti akan memanggil KONI NTB, untuk mendengar penjelasan dan keterangan terkait persoalan yang dihadapi para atlet tersebut. Sehingga ada solusi yang bisa dihasilkan terkait persoalan para atlet itu. “Nanti kita dengar penjelasan dari KONI NTB,” pungkasnya. (yan)
