MATARAM — Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal didorong agar melakukan penataan kembali jajaran direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yakni pada PT GNE dan PT Bank NTB Syariah. Hal itu disampaikan Anggota komisi III Bidang Keuangan, Perbankan dan BUMD, Akhdiansyah, Kamis (6/3).
“Saya kira ini momentum bagi Pak Iqbal sebagai Gubernur NTB, untuk menata kembali jajaran direksi BUMD,” kata politisi PKB ini di Kantor DPRD NTB, kemarin.
Dia menilai BUMD yang ada relatif sudah berjalan cukup baik. Hanya saja, catatan persoalan ada di PT GNE. Dimana PT GNE sendiri sudah direkomendasikan oleh Komisi III untuk diaudit investigatif secara menyeluruh oleh BPK. Karena PT GNE memiliki penyakit keuangan yang sudah kronis. “Ini jadi catatan penting bagi Gubernur,” imbuhnya.
Demikian Bank NTB Syariah juga membutuhkan perhatian pasca hengkangnya Kukuh Rahardjo selaku Direktur. Dimana politisi PKB ini menilai kondisi Bank NTB Syariah hari ini memang dalam kondisi yang baik. Namun dalam hal tertentu, Gubernur tentu memiliki rencana tersendiri dalam meningkatkan kualitas perusahaan daerah.
Dengan begitu, mesti ada penyesuaian gagasan visi dan misi NTB Makmur Mendunia yang sejalan dengan perusahaan daerah. “Sehingga kami mendorong langkah penataan kembali direksi BUMD ini,” ucap politisi PKB tersebut.
Lebih lanjut Akhdiansyah menekankan agar Gubernur Iqbal melakukan penataan jajaran direksi, berupa evaluasi dengan objektif. Menurutnya, jangan sampai evaluasi yang dilakukan berdasarkan like and dislike. Sehingga jika harus dilakukan pergantian dengan orang-orang baru tersebut, itu mesti dilakukan berdasarkan evaluasi objektif. “Salah satu berupa catatan kinerjanya,” ungkapnya.
Dia juga berharap BUMD NTB bisa lebih maju dan mendunia kedepan, sesuai dengan visi dan misi Iqbal-Dinda selama lima tahun kedepan memimpin NTB.
Karenanya, ini jadi momentum yang tepat untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap jajaran direksi BUMD yang ada. Sehingga diharapkan BUMD yang ada ini harus bisa mengikuti lompatan besar yang digagas Gubernur Iqbal. “Jadi harus ada gagasan dan inovasi yang tidak seperti biasanya,” tandasnya.
Seperti diketahui sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur NTB Hassanuddin telah menunjuk empat pejabat Pemprov sebagai komisaris non independen di empat BUMD. Yakni Sekda NTB Lalu Gita Ariadi sebagai komisaris non independen di PT Bank NTB Syariah, Asisten II Setda NTB Fathul Gani sebagai komisaris non independen di PT BPR NTB, Karo Perekonomian Wirajaya Kusuma sebagai komisaris non independen di PT Jamkrida NTB Syariah, dan Ahaddi Bohari pejabat fungsional madya sebagai komisaris non independen di PT GNE. (yan)
