GIRI MENANG – Kalangan DPRD Lombok Barat meminta Bupati Lombok Barat H. Lalu Akhmad Zaini (LAZ) segera mengisi sejumlah jabatan kosong di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
Desakan ini muncul menyusul banyaknya kepala OPD yang saat ini merangkap lebih dari satu jabatan strategis, yang dinilai mengganggu efektivitas pelayanan publik dan kinerja birokrasi.
“Kami mendorong Bupati untuk segera melakukan seleksi terbuka dan pengisian jabatan agar roda pemerintahan berjalan optimal,” tegas Ketua Komisi I DPRD Lobar, Akhyar Rosidi, kepada wartawan, Senin (26/5).
Ia mencontohkan sejumlah pejabat yang saat ini merangkap jabatan. Di antaranya, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman H. Lalu Najamudin yang juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Kemudian, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, H. Ahmad Syaikhu, yang merangkap sebagai Plt Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda). Selain itu, Kepala Dinas Perhubungan, Baiq Yeni Satriani Ekawati, juga menjabat sebagai Plt Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Lombok Barat.
“Kita minta ini segera dievaluasi karena berdampak pada kinerja di lapangan. Ke depan, rangkap jabatan seperti ini harus diminimalisir agar tidak menimbulkan persoalan yang tidak diinginkan,” jelasnya.
Menurut Akhyar, rangkap jabatan akan berdampak pada beban kerja yang berlebih, sehingga para pejabat tidak bisa maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Ia pun meminta agar Pemkab Lobar segera membentuk panitia seleksi (Pansel) terbuka untuk mengisi kekosongan jabatan di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), tentunya sesuai dengan aturan yang berlaku.
Tak hanya itu, DPRD Lobar juga akan terus mengawal proses pengisian jabatan ini dengan memanggil pihak-pihak terkait.
Sebagai Ketua Fraksi PKS DPRD Lobar, Akhyar menegaskan pihaknya akan memanggil Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk meminta penjelasan terkait tata kelola kepegawaian di Pemda.
“Makanya, ini harus segera dievaluasi. Kami dari Komisi I DPRD mendorong agar jabatan-jabatan ini segera diisi demi kelancaran pelayanan kepada masyarakat di Bumi Patuh Patut Patju,” tegasnya.
Diketahui, ada 10 jabatan kepala OPD yang hingga kini belum diisi secara definitif. OPD tersebut adalah Dinas Ketahanan Pangan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Staf Ahli Bidang KSDM, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan, Dinas Koperasi dan UKM dan Dinas Kelautan dan Perikanan.
“Kami minta ini menjadi perhatian serius dari Pemkab Lobar yang dinakhodai oleh Bupati H. Lalu Ahmad Zaini dan Wakil Bupati Hj. Nurul Adha,” pungkas Akhyar.(Adi)
