MATARAM-Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau E-Voucher di Kota Mataram diminta tepat sasaran.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Mataram Bidang Kesejahteraan Masyarakat Lalu Suriadi meminta penyaluran melibatkan kepala lingkungan (Kaling). Pendataannya juga diminta lebih dioptimalkan untuk menghindari munculnya masalah di bawah. Ada beberapa laporan yang masuk yang menyampaikan bahwa data yang tidak sesuai dengan ketentuan.” Jangan sampai memicu konflik serta protes berkepanjangan, kasihan Kaling,” ungkapnya kepada Radar Lombok kemarin.
Sistem ini katanya, sama dengan sistem penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) kompensasi kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM). Beberapa keluhan Kaling diantaranya tidak pernah dilibatkan dalam pendataan oleh petugas Dinsos. Ia juga berharap dinas terkait segera merespon hal ini. Jangan sampai terus berkelanjutan sementara warga saat ini membutuhkan bantuan untuk kebutuhan sehari-hari.
[postingan number=3 tag=”mataram”]
Politisi PAN ini menyayangkan acuan penerima berdasarkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Sementara masih banyak data yang belum diperbaiki. Selama ini dinas tekait belum maksimal melakukan pendataan. “ Kita harapkan segera dievaluasi, serta melibatkan pemerintah di tingkat bawah seperti Kaling, RT, yang lebih memahami data di bawah,” ujarnya.
Penyaluran masih berlangsung di beberapa titik di Kota Mataram seperti di Rembige Kecamatan Cakranegara. Kaling juga mulai mendapatkan protes terkait dengan pencairan kartu tersebut.
Kepala Lingkungan Pandan Salas Kelurahan Mayura menuturkan, sasaran protes warga saat ini ke pemerintah di tingkat bawah. Ia berharap Dinas Sosial memberikan sosialisasi ke masyarakat. “ Jangan kita hanya diprotes oleh warga, karena ini menyangkut kebutuhan. Data-data selama ini tidak pernah melibatkan kita,” katanya.(dir)
