SELONG – Komisi IV DPRD Lombok Timur mempertanyakan membludaknya tenaga honorer baru yang ditangani pemerintah daerah. Soalnya, dari 2900 tenaga honor daerah yang akan ditangani pemerintah, ada 800 lebih honor baru. Mereka bekerja mulai dari nol tahun dan merupakan tenaga titipan. ‘’Banyaknya tenaga honor baru ini menjadi tanda tanya besar kita di DPRD,’’ tanya Ketua Komisi IV DPRD Lombok Timur, H Lalu Hasan Rahman, Selasa (2/7).
Dia heran soal mekanisme perekrutan tenaga baru ini. Sementara masih tenaga honda yang sudah mengabdi belasan tahun tapi belum mendapatkan SK dari pemerintah daerah. “Berdasarkan keterangan dari BKPSDM waktu kita evaluasi APBD 2018, tenaga yang 2900 ini belum yang berasal dari tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan. Sehingga saya katakan pada saat itu ini menjadi bumerang bagi kita,” kata Hasan.
Menurutnya, jika pemerintah mengangkat tenaga baru lagi, sementara masih banyak tenaga tenaga kesehatan dan pendidikan yang sudah lama mengabdi dengan masa kerja belasan tahun. Maka dikawatirkan tenaga-tenaga yang tidak diakomodir ini akan datang memberontak. Karenanya, ia meminta agar pemerintah menyelesaikan tenaga-tenaga lama, baru mengangkat yang baru. “Kalau kita sudah selesaikan mana-mana tenaga kesehatan dan pendidikan yang sudah lama ini, berapa tenaga tenaga tambahan itu baru kita rekrut,” ujarnya.
Berbicara anggaran, singgungnya, jika dihitung honor yang diberikan persatu orang sebanyak Rp 500 ribu dikalikan 2900 orang. Maka dana yang akan dikeluarkan pemerintah daerah dalam setahun sebesar Rp 15-20 miliar. ‘’Jumlah ini saya rasa lebih banyak jumlah honor kita, baik yang berasal dari pendidikan dan kesehatan,’’ duganya.
Disampaikannya, tahun lalu DPRD Lombok Timur pernah membentuk pansus terkait tenaga kesehatan dan pendidikan yang bukan nol tahun belum memiliki SK jumlahnya sekitar 800-an. “Kalau sekarang jika ditambah dengan tenaga kesehatan, dan tenaga pendidikan yang jumlahnya mencapai 4000 ribu lebih. Maka jumlah honorer maka jumlah honorer di Lombok Timur mencapai tujuh ribu lebih,” hitungnya.
Melihat beberapa keluhan sekarang, seperti honor yang akan dibebankan dari ke OPD yang ada akan berdampak buruk. Semua ini disebabkan dengan tidak dilakukan rekrutmen sesuai kebutuhan dan berdasarkan beban kerja serta kesediaan anggaan daerah. Seharusnya, honorer yang sudah lama mengabdi ini diaktifkan kembali. “Kalau bisa mana-mana hasil pansus yang dulu itu yang merupakan tenaga yang sudah lama mengabdi, itu sebaiknya di-SK-kan sekarang. Jangan malah mengangkat baru yang nantinya membuat yang lain cemburu,” sarannya. (wan)
