SELONG – Gempa bumi yang terjadi Minggu (29/7) lalu menyebabkan banyak rumah warga utamanya di Sembalun dan Sambelia rusak parah. Di wilayah selatan juga banyak rumah warga yang rusak meski hanya rusak sedang dan ringan. Kalangan DPRD Lombok Timur pesimis pemerintah bisa merehab rumah korban bencana karena berdasarkan bencana-bencana sebelumnya, banyak rumah warga yang tidak direhab.” Kalau melihat korban yang dulu, hingga saat ini rumah warga belum diperbaiki, apalagi dengan adanya bencana baru ini. Saya tidak yakin kalau rumah-rumah itu akan bisa perbaiki,” kata Ketua Komisi IV DPRD Lombok Timur Hasan Rahman kepada Radar Lombok, Rabu (1/8).
Ia mengatakan, perencanaan penanganan korban bencana sudah ada. Hanya saja tindaklanjut dari pemerintah belum dilakukan. Ia menyebut koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pusat belum terjalin dengan maksimal. Sehingga ia berharap koordinasi bagus bukan hanya pasca bencana saja, melainkan dalam kondisi yang lain.
BACA JUGA: Jokowi Minta Rumah Korban Gempa Segera Dibangun
“Kita tidak mau setelah selesai bantuan diberikan, tetapi setelah bencana itu pergi bantuan selanjutnya tidak diberikan, ini yang harus kita hindari,” ungkapnya.
Sebenarnya ada dana cadangan yang dimiliki oleh pemerintah sehingga korban bencana segera mendapat bantuan.”Jangan- jangan dana cadangan di PU juga habis saat ini, sehingga rumah korban dikerjakan tahun depan,” ungkapnya.
Melihat blueprint yang dimiliki oleh BPBD saat itu dimana sudah jelas mana wilayah yang akan dikerjakan oleh pemerintah daerah, dan mana yang akan dikerjakan oleh provinsi dan pusat. Bahkan dalam blueprint itu terdapat anggaran mengatasi trauma masyarakat yang menjadi korban bencana baik yang di Sambelia, Jerowaru maupun di Kecamatan Keruak.” Ini yang belum terkoordinir dengan baik, terutama SPKD mana yang memiliki dana untuk melakukan perehaban paska bencana ini. Jangan-jangan nanti mengandalkan bantuan perumahan untuk masyarakat miskin yang mungkin ada di perubahan atau anggaran tahun 2019,”jelasnya lagi.
Ia punya catatan pasca bencana banjir bandang yang menimpa warga Sambelia awal tahun 2017 dan banjir bandang yang menerjang Kecamatan Jerowaru dan Keruak akhir 2017 dimana penanganannya tidak maksimal terutama soal rehab rumah yag rusak. Menurut kader Golkar ini, ia tidak yakin rumah akan bisa dikerjakan oleh pemerintah.”Kalau koordinasinya masih lemah saya pesimis rumah – rumah ini bisa dikerjakan, tapi kalau koordinasinya bagus, tentunya juga akan dikoordinasikan dengan anggaran juga, jangan hanya koordinasi masalah penanganannya saja, tetapi implementasi di lapangan kaitannya dengan fisik tidak ada,” tegasnya.
BACA JUGA: Dewan KLU Temukan Bantuan Numpuk di Gudang
Saat ini bantuan berupa makanan dan sebagainya memang bisa dianggap cukup. Namun yang paling penting adalah perbaikan rumah mereka yang rusak. Kalau masyarakat dijanjikan terus menerus, masyarakat tentu capek.” Bisa jadi masyarakat tidur dengan beratapkan langit, atau masyarakat membangun dengan biaya sendirinya,” ungkapnya.
Sebelumnya Kepala Bidang Logistik dan Kedaruratan BPBD Lombok Timur Lalu Rusnan mengaku dana reheabilitasi korban bencana banjir bandang di tiga kecamatan belum keluar dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Namun ia menjanjikan dalam waktu dekat segara dilakukan perbaikan.
Lambannya dana ini keluar disebabkan karena adanya pergantian deputi di BNPB itu sendiri. Pergantian pejabat ini mengharuskan adanya permintaan verifikasi ulang korban banjir bandang baik yang terjadi di Sambelia maupun yang lainnya.
BACA JUGA: Bantuan Rumah 2018 Harus Berstandar Tahan Gempa
“ Sekarang sudah diverifikasi, kemarin dari BNPB sudah turun langsung, hasil verifikasi itu saat ini sudah disampaikan dan tinggal kita tunggu saja hasilnya,” jelasnya.
Untuk banjir bandang tahun 2017 di tiga kecamatan sudah diajukan anggaran sekitar Rp 53 miliar. Ia mengatakan, dana rehabilitas paska banjir ini belum bisa diprediksi kapan akan cair karena dana yang akan digunakan merupakan dana yang berasal dari BNPB, sehingga pihaknya hanya bisa menunggu surat dari BNPB baru bisa memastikan. “Dana ini selalu kita jemput dan melakukan komunikasi dengan BNPB, dan Insya Allah dana ini segara akan turun,” ungkapnya.(wan)
