Dewan Lombok Utara Apresiasi Kenaikan APBD 2018

Kebijakan Pembangunan Eksekutif Disetujui

Pada rencana penyusunan APBD 2018, Fraksi Golkar menyetujui pembangunan kantor-kantor pelayanan seperti Inspektorat, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan Kepegawaian Daerah dan PSDM, Badan Pendapatan Daerah, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. “Apapun yang ingin dilakukan pemerintah daerah, sepanjang untuk perbaikan dan kemajuan daerah serta kesejahteraan masyarakat, pastilah Fraksi Golkar 100 persen akan mendukung upaya tersebut,” dukungnya.

Sementara menurut Fraksi Hanura, untuk mencapai target kenaikan APBD 2018  tentunya butuh kerja keras dan pembahasan serta pendalaman yang konperhensif. Karena pihak eksekutif telah menuangkan lima poin pokok isu-isu strategis pembangunan daerah dalam RPJMD. Oleh karena itu, pihak eksekutif harus mampu mensinkronkan antara anggaran dan pendapatan, penghematan dan penempatan anggaran harus benar benar sesuai RPJMD. “Terjadinya peningkatan PAD yang cukup signifikan tidak harus membuat kita santai, tetapi kita harus berupaya lebih maksimal lagi dalam menggali potensi-potensi pendapatan daerah kita baik dari sektor pariwisata, pajak, sektor pertanian dan sektor-sektor lainnya,” ucapnya jubir Fraksi Hanura Nurhadin.

Baca Juga :  Bupati Pimpin Rapat Evaluasi APBD

Politisi PPP ini menekankan kepada eksekutif agar segera mencari regulasi untuk merealisasikan 5 ribu lebih wira usaha baru tersebut, agar tidak terulang seperti tahun ini. Sebab, jika berhasil direalisasikan bisa menurunkan angka kemiskinan dengan meningkatkan perekonomian masyarakat.

Sementara itu, jubir Fraksi Merah Putih Artadi menegaskan, peningkatan PAD memerlukan upaya intensifikasi, optimalisasi dan verifikasi sumber-sumber pendapatan daerah lain. Seperti retribusi persampahan dan kebersihan, pajak bumi, bangunan dan lainnya.

Baca Juga :  Berkunjung ke “Kampung Cokelat” Senara di Lombok Utara

Pada penyusunan APBD 2018, Fraksi PKN berharap perumusannya untuk kemakmuran masyarakat. Dengan titik berat melanjutkan reformasi percepatan pembangunan ekonomi yang berkeadilan, menuju cita-cita Lombok Utara, dan menselaraskan prioritas provinsi dan nasional (Nawacita). Terutama menekankan pada kemandirin ekonomi dengan mengerakkan sektor-sektor staregis ekonomi domestic. Sehingga terwujudnya kedaulatan pangan daerah, mampu memanfaatkan lahan kering, lahan sawah baru yang masih terlantar. “Air minum, masyarakat masih mengeluhkan dari pelayanan yang kurang maksimal, serta masih banyak yang belum mendapat manfaat dari fasilitas air minum,” pungkasKetua Fraksi Tusen Lashima. (flo)

Komentar Anda
1
2