GIRI MENANG-Pembahasan draf Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Perubahan 2017 di DPRD Lombok Barat saat ini sedang berlangsung. Informasinya, pembasahan masih deadlock dikarenakan TAPD belum mau menaikkan target PAD seperti yang diinginkan dewan dalam hal ini Badan Anggaran (Banggar).
Diungkapkan Wakil Ketua Banggar DPRD Lobar Sulhan Muchlis, Pemkab kukuh pada angka kenaikan Rp 3 miliar yang bersumber dari pajak hotel sebesar Rp 1,9 miliar dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp 1,1 miliar. “Banggar minta kenaikan di atas Rp 20 miliar dari sumber PAD saja,” tegas pria yang juga Wakil Ketua III DPRD Lobar ini, Kamis (13/7).
Lebih lanjut ia mengatakan, secara hitung-hitungan, raihan Rp 1,9 miliar tambahan untuk pajak hotel saja terlalu kecil jika dibandingkan dengan angka keterisian kamar hotel di Lobar saat ini. Pemkab sendiri ungkapnya menggunakan keterisian kamar hotel rata-rata 45 persen dengan potensi pajak Rp 44 miliar. “Sementara kita sering survei di lapangan bahwa hunian hotel kalau dirata-ratakan low season dan high season di angka 60 persen. Kalau dibandingkan dengan KLU dan Kota Mataram malah occupancy dipatok 70 persen,” ungkapnya.
Dengan demikian, kalau occupancy rata-rata 60 persen, maka pajak hotel akan naik sebesar Rp 12 miliar sampai Rp 14 miliar dari Rp 44 miliar saat ini. Ditambah lagi dengan tingginya potensi PAD pada pajak dan retribusi lain seperti BPHTB. Sehingga diharapkan ada kenaikan PAD sebesar Rp 20 miliar dari total PAD APBD Murni 2017 yakni Rp 238 miliar.
Ditambahkan Sulhan, saat ini target wisatawan 2017 di Lobar baik domestik maupun mancanegara juga sudah terlampaui. Sehingga diyakini akan semakin menambah rata-rata occupancy di hotel. “Masa yang setengah dari wisatawan ini nginep di rumah keluarganya,” jelasnya.
Seperti diketahui Kepala Dinas Pariwisata Lobar Ispan Junaidi pada awal Juli lalu mengatakan, bahwa angka kunjungan wisatawan ke Lobar meningkat. Bahkan melampaui target. “Target kita itu 600 ribu (wisatawan), tetapi sudah terlampaui, kemarin 623 ribu. Occupancy hotel kita 80 persen. Jadi kita sudah tidak ada low season juga setahun ini,” ungkapnya.
Ditambahkan Sulhan, secara menyeluruh TAPD mengusulkan penambahan pendapatan sebesar Rp 98 miliar lebih. Rinciannya, Rp 67 miliar transfer dana BOS pendidikan dasar, Rp 15 miliar hibah PDAM dari pemerintah pusat, Rp 7 miliar Dana Alokasi Khusus (DAK), Rp 7 miliar dana bagi hasil pajak dari provinsi serta Rp 3 miliar kenaikan pajak hotel dan BPHTB. (zul)
