MATARAM — Hari ini (kemarin) Kota Mataram mulai menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Hanya saja, pelaksanaannya dinilai pihak Dewan masih belum maksimal, dan masih longgar. Untuk itu, kalangan anggota Fraksi di DPRD Kota Mataram, meminta Pemkot Mataram lebih serius lagi dalam melakukan pencegahan Covid-19.
Seperti disampaikan Ketua Fraksi Amanah Bangsa, Ahmad Azhari Gufron, Kota Mataram menjadi satu-satunya daerah di NTB, bersama 43 daerah lainnya di Indonesia yang harus melaksanakan PPKM Darurat.
“Sekarang setelah naik level menjadi PPKM Darurat, Kota Mataram harus melakukan tracing dan testing kontak erat orang yg sudah terkonfirmasi positif Covid-19. Ini kuncinya kalau mau lepas dari PPKM Darurat. Tidak usah gengsian mengungkapkan fakta lapangan jumlah yang positif sekarang ini,” katanya kepada Radar Lombok, Senin kemarin (12/7).
Sejak awal, Pemerintah Kota Mataram dinilai tidak serius. Terbukti ada kelonggaran, padahal dari angka kasus di NTB, Kota Mataram selalu melonjak tinggi. Pemberlakukan jam malam, maupun penerapan pembatasan di pusat-pusat perbelanjaan terlalu dilonggarkan. Dinas terkait harus lebih intens lagi untuk menerapkan protokol kesehatan, serta melakukan penindakan.
“Sinergitas diperlukan untuk melakukan tracking dan testing. Libatkan seluruh stakeholder untuk menangani Covid ini. Wali Kota Mataram harus berani perintahkan Kadikes dan pejabat Puskesmas se-Kota Mataram, untuk melakukan pencegahan,” tegasnya.
Dengan naiknya level status menjadi PPKM Darurat, kata politisi PAN ini, tidak lepas dari akibat tracking dan testing yang kurang dari target selama ini. Ia menilai PPKM efektif jika setidaknya 70 persen masyarakat dalam satu satuan epidemiologis benar-benar mengurangi mobilitasnya di dalam Kota Mataram.
Selain itu, sosialisasi ke masyarakat juga harus lebih intens. Selain vaksin, juga mengingatkan pentingnya faktor eksternal penekan angka reproduksi penularan kasus Covid-19 melalui tetap menjaga Prokes yang sudah ditetapkan saat ini. “Kita ingin sama-sama Kota ini bebas dari Covid-19. Pemerintah Kota Mataram harus lebih giat lagi,” pintanya.
Ketua Fraksi Demokrat HM Zaini mengatakan langkah Pemerintah Kota Mataram dalam penerapan PPKM Darurat harus lebih jelas. Khususnya terkait dengan penerapan kapasitas berkunjung di pusat perbelanjaan maupun areal publik. “Kita minta lebih digencarkan lagi sosialisasi secara masif ke masyarakat, serta tenaga kesehatan juga memadai untuk menjangkau warga yang belum mendapatkan vaksin saat ini. Karena masih banyak warga yang belum mendapatkan vaksin,” katanya. (dir)
