Dewan Kritisi Kinerja Pansel Lamban

PRAYA — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah mengkritisi langkah Pemkab yang dianggap lamban dalam menuntaskan seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama untuk tujuh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Anggota Komisi IV DPRD Lombok Tengah Suhaimi menegaskan bahwa proses Pansel sudah lama dilakukan, namun sampai saat ini tidak kunjung ada kejelasan hasilnya. Lambannya Pansel bekerja sangat berpengaruh terhadap tidak jelasnya kapan akan dilakukan mutasi.

“Hasil pansel inilah yang sangat menentukan kapan mutasi bisa dilakukan. Kalau ada masalah atau kendala yang dihadapi oleh tim Pansel, maka mari ajak kita cari solusi agar apa yang sedang di ikhtiarkan bisa segera mendapatkan hasil,” kata Suhaimi kepada Radar Lombok, Minggu (26/11).

Ia menegaskan akibat lambannya Pansel membuat berbagai hal terdampak. Mulai dari hasil evaluasi serapan APBD masih minim di setiap OPD hingga target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang juga belum maksimal. Oleh karena itu, agar berbagai pelayanan masyarakat bisa berjalan maksimal dibutuhkan posisi kepala dinas bisa segera definitif.

“Kalau tidak segera mutasi, maka bisa kita lihat dampaknya sangat besar. Mulai dari motivasi kerja ASN atau para pejabat ini menurun yang membuat pelayanan kepada masyarakat tidak maksimal,” ujarnya.

Dikatakannya, berbagai capaian belum bisa maksimal karena tidak ada yang melakukan konsolidasi di berbagai OPD, sehingga capaian tidak maksimal akibat kekosongan jabatan yang terjadi. Maka kompleksifitas masalah ini harus segera diatasi oleh Pemkab, karena masalah itu tidak bisa berdiri sendiri.

Berbagai momentum besar akan segera dihadapi di Lombok Tengah. Mulai dari persiapan menyambut tahun baru yang akan mendatangkan banyak masyarakat, terutama di sektor pariwisata. Kemudian permasalahan inflasi dan lain sebagainya, di mana semua persoalan itu harus segera dihadapi dengan cara mengisi jabatan- jabatan yang kosong lama.

Menurut Suhaimi, lambannya proses seleksi membuat visi-misi dari Pathul-Nursiah sulit tercapai, sehingga diharapkan bisa segera menyelesaikan berbagai persoalan yang ada dan mutasi bisa segera dilakukan.

“Jadi apapun yang menjadi persoalan di seleksi ini harus segera diselesaikan untuk menyelamatkan yang lebih besar. Apalagi saat ini sedang pembahasan APBD tahun 2024,” tegasnya.

Untuk diketahui terdaoat tujuh dinas yang dilakukan seleksi, diantaranya jabatan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) dan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim). Selain itu ada juga Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan), Kepala Dinas Perhubungan (Dishub), Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dan Kepala Dinas Sosial (Dinsos). (met)

Komentar Anda