Dewan Kritik Relokasi Pemukiman Warga Meninting

Sulhan Muchlis Ibrahim (ZUL/RADARLOMBOK)

GIRI MENANG-Wakil Ketua III DPRD Lombok Barat Sulhan Muchlis Ibrahim mengkritisi rencana relokasi pemukiman Warga Meninting di Dusun Kongok Desa Meninting Kecamatan Batulayar hanya untuk revitalisasi kawasan wisata Senggigi yang dimulai dari muara Sungai Meninting.

Menurutnya, relokasi ini terkesan bahwa pembangunan pariwisata didasarkan atas kemauan pemerintah, bukan wisatawan. Karena wisatawan itu sendiri sebenarnya mau agar kawasan aman, nyaman, bersih dan memiliki ketersediaan toilet atau fasilitas umum yang lengkap.

Oleh karenanya, ketimbang menggunakan lahan pemukiman warga yang dari dulu menempati wilayah itu secara legal, lebih baik menggunakan lahan yang ditelantarkan investor. Caranya dengan mencabut izin investor tersebut. “Fiskal kita juga terbatas, kalau mau melakukan relokasi, itu anggarannya besar,” jelas politisi PKB ini.

[postingan number=3 tag=”lobar”]

Selain itu, Sulhan sendiri menduga ada hidden agenda atau agenda tersembunyi dari revitalisasi yang pada tahap awal dianggarkan Rp 3 miliar lebih tersebut. Apa itu? Sulhan sendiri tidak mau menyebutnya secara jelas.

Anggota Komisi II DPRD Lobar Indra Jaya Usman mengatakan, Senggigi memang sudah sepatutnya direvitalisasi. “Senggigi itu ibarat tangan kita. Jadi sepantasnya direvitalisasi. Jangan kalah dengan daerah lain seperti KLU,” tegasnya.

Berkaitan dengan relokasi sendiri, Usman menilai tidak ada persoalan, asalkan komunikasi terbangun baik dengan masyarakat dan ada win win solution.

Seperti diketahui, Dinas Pariwisata menyiapkan anggaran sekitar Rp 3 miliar lebih tahun ini untuk pembangunan Kawasan Wisata Meninting. Dari gambar perencanaan kawasan seluas lebih dari 10 hektar tersebut terdapat Kawasan Bike Park atau taman bersepeda dengan mengelilingi kolam air. Kemudian ada juga Kawasan Wisata Muara Meninting yang difokuskan menggunakan perahu karet, kano dan sepeda air. Di mana untuk menunjang kawasan tersebut juga akan dibangunkan pedestrian, parkir kendaraan, plaza, penempatan meja dan kursi, kios makanan/minuman, toilet dan lain sebagainya. Di lokasi pembangunan fasilitas penunjang itulah terdapat sekitar 30 rumah milik warga yang akan direlokasi. (zul)