Dewan KLU Duga Retribusi Pariwisata Bocor

Tusen Lashima
Tusen Lashima (HERY MAHARDIKA/RADAR LOMBOK)

TANJUNG – Rendahnya realisasi pendapatan asli daerah (PAD) sektor retribusi karcis yang dikelola Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Lombok Utara mendapatkan tanggapan serius.

Komisi II DPRD Lombok Utara yang membidangi perekonomian dan pariwisata bahkan menduga, rendahnya realisasi PAD itu karena ada kebocoran. Karena angka 17  persen atau 178 juta dari target Rp 1 miliar pada triwulan ketiga ini, patut dicurigai. Hal ini mengingat tingginya angka kunjungan wisatawan ke Lombok Utara. “Jika melihat perkembangan pariwisata makin hari semakin berkembang, realisasi rendah ini tidak seimbang dengan kunjungan wisatawan yang masuk. Saya menduga ada terjadi kebocoran di sumber ini,” sebut Anggota Komisi II DPRD Lombok Utara H Arsan dihubungi koran ini, Kamis (13/7).

Politisi PAN ini menilai tidak habis pikir bisa capaian serendah itu. Semestinya pada pertengahan tahun ini sudah bisa tercapai 30 atau 35 persen bisa ditoleransi. Jika hanya 17 persen tentu sangat rendah sekali. Untuk mengetahui penyebabnya, pihaknya akan segera memanggil dinas terkait memberikan penjelasan. “Saya berkoordinasi dengan pak ketua agar secepatnya bisa dipanggil untuk mengkorcek realisasi tersebut,” ucapnya yang tengah berada di luar daerah dalam kunjungan kerja.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua Komisi II DPRD Lombok Utara Tusen Lashima mengatakan, dirinya sangat kaget mendengar realisasi yang rendah sekali tersebut. Pasalnya, wisatawan yang berlibur ke objek wisata yang bisa ditarik retribusinya cukup banyak. Target sebesar itu sangat kecil dibandingkan dengan potensi perkembangan pariwisata. “Tidak seimbang dengan realisasinya,” tegasnya.

Dikatakan, sehabis pulang kunjungan kerja pihaknya akan segera menggelar rapat komisi dan mengagendakan untuk memanggil dinas terkait agar bisa memberikan penjelasan apa penyebabnya. “Kita akan segera memanggilnya sepulang dari kunjungan ini,” janjinya.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, perkembangan sektor pariwisata di Lombok Utara dengan kedatangan para tamu mancanegara dan domestik semestinya bisa mendongkrak realiasi PAD. Justru tidak menjadi sebuah sektor andalan untuk mendapatkan sumber pendapatan asli daerah (PAD) Lombok Utara dalam mendongkrak target PAD sebesar Rp 135 miliar.

Namun, dari data capaian realisasi pendapatan di sektor pariwisata yang masuk pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Capaian realiasi selama kurun waktu triwulan ke II hingga masuk triwulan ke III tahun 2017 baru bisa dicapai sebesar Rp 178 juta dari target sebesar Rp 1 miliar. “Capaian target pendapatan Disbudpar baru tercapai sebesar 17 persen atau sebesar Rp 178 juta dari target Rp 1 miliar. Padahal sudah memasuki triwulan ke III tahun 2017 ini,” ungkap Kabid Pendapatan Bapenda Lombok Utara Arifin.

Disbudpar mestinya menggenjot sektor potensi pendapatan untuk memenuhi targetnya. Karena, potensi objek Teluk Nara, Teluk Kodek, Pelabuhan Bangsal serta objek masuk kawasan wisata seperti air terjun cukup besar jika dikelola maksimal. “Kita juga belum tahu pola penarikan melalui karcis yang diorder di kami. Karena ada dua jenis karcis yang dijual yakni karcis masuk untuk wisatawan lokal sebesar Rp 3000 dan karcis masuk wisatawan asing sebesar Rp 5000,” sebutnya.

Potensi-potensi riil pendapatan daerah di sektor pariwisata setelah dialihkan penuh pengelolaannya ke Dispar memang baru tahun ini dimaksimalkan. “Kita belum mengetahui apa serta bagaimana kendala-kendala yang dihadapi di lapangan. Jika dulu masih satu dinas dengan perhubungan masih terkendala oleh kurangnya SDM. Namun, sejak di kelola Disbudpar apakah kendala SDM masih menjadi persoalan atau tidak itu kami belum tahu,” pungkasnya. (flo)