Dewan Kecewa Terminal Haji Berubah Jadi BLK

TERMINAL-HAJI
ALIH FUNGSI : Inilah kondisi terminal haji di BIL yang telah menelan anggaran hampir Rp 20 miliar saat proses rehab beberapa waktu lalu. (AZWAR ZAMHURI/RADAR LOMBOK)

MATARAM – Kalangan DPRD NTB kecewa dengan langkah Pemerintah Provinsi NTB yang mengubah terminal haji di Bandara Internasional Lombok (BIL) menjadi gedung Balai Latihan Kerja (BLK). Salah satu yang menyampaikan kekecewaannya adalah anggota komisi IV DPRD Provinsi NTB, Burhanuddin Jafar Salam. Pasalnya, ia dan anggota komisi IV yang lain setuju menggelontorkan anggaran untuk terminal haji agar jamaah haji NTB bisa lebih nyaman. 

Perubahan status ini juga disesalkan lantaran eksekutif tidak berkoordinasi dengan dewan. “ Tidak ada pembahasan tentang ini di komisi. Ini kan bicara anggaran belasan miliar yang sudah dihabiskan, masa hanya untuk BLK,” ungkapnya kepada Radar Lombok, Selasa (26/2).

BACA JUGA: ITDC Dukung Penuh Festival Bau Nyale 2019

Politisi PAN ini menilai proyek terminal haji milik Pemprov adalah proyek mubazir. Untuk menutupi itu, maka dicari cara agar tidak terkesan sia-sia dan merugikan keuangan daerah. “ Ini terjadi karena perencanaan yang tidak matang dari awal. Komisi IV sudah mengkritisi hal ini. Namun anggaran tetap digelontorkan,” ungkapnya. 

Apabila sekedar untuk membangun BLK, seharusnya tidak perlu menghabiskan uang rakyat mencapai Rp 18 miliar lebih. Selain itu, waktunya juga tidak akan sampai 8 tahun lebih seperti proyek pembangunan terminal haji. 

Menurutnya, prinsip-prinsip perencanaan dalam proyek ini diabaikan. Padahal sebelum dilaksanakan, sebuah proyek telah melalui kajian matang.” Sehingga terpaksa menggunakan prinsip daripada-daripada. Semoga hal ini tak terulang lagi,” harapnya. 

Warga NTB menjadi pihak yang paling dirugikan atas proyek tersebut. Bagaimana bisa uang belasan miliar digunakan untuk proyek yang tidak bisa dimanfaatkan. “ Anggaran belasan miliar itu anggaran yang besar dan sangat dibutuhkan untuk program-program lain yang tepat sasaran dan tepat guna,” tambahnya. 

BACA JUGA: Lombok Buka Sejarah MotoGP Indonesia

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTB, Lalu Bayu Windia, menyampaikan, terminal haji tidak akan digunakan untuk melayani jamaah haji, namun akan dijadikan BLK. “ Kan persoalan TKI/TKW ini termasuk hal yang urgen. Apalagi selama ini banyak TKI/TKW yang berniat untuk bekerja di luar negeri justru ditempatkan tidak sesuai dengan keterampilan dan kemampuan yang dibutuhkan,” terangnya. 

Terminal haji dibangun saat kepimpinan Gubernur TGB M Zainul Majdi pada tahun 2011 dengan tujuan untuk melayani jamaah haji. Proyek ini sempat mangkrak setelah 6 tersangka korupsi proyek tersebut dijebloskan ke penjara. Selama beberapa tahun terakhir, suntikan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diberikan. Namun masih saja belum difungsikan. Uang rakyat semakin banyak tersedot. “ Jadi nanti kalau ada yang mau pergi ke luar negeri, disini betul-betul akan dipertimbangkan kepastian nasib. Misalnya dimana mereka akan bekerja, di negara mana, dan di rumah tangga apa. Di BLK itu lah nanti keterampilan mereka benar- benar diperhatikan,” katanya. 

Total anggaran yang telah dihabiskan hampir mencapai Rp 20 miliar. Proses finishing belum juga dituntaskan. Sempat juga mencuat akan dilakukan tukar guling dengan Kantor Imigrasi Kelas I Mataram. Sebuah proyek pembangunan tentu saja tidak dilakukan tanpa kajian. Semuanya memiliki tahapan yang jelas. Mulai dari perencanaan hingga penggunaannya setelah rampung. Begitu juga dengan terminal ini yang tentu saja dibangun di lokasi Bandara Internasional Lombok setelah melalui kajian yang matang. 

Tahun 2017 telah ditambah alokasi anggaran untuk terminal ini sebesar Rp 3 miliar. Kemudian tahun 2018 lalu kembali dianggarkan Rp 1 miliar. Padahal untuk bisa difungsikan sesuai perencanaan hanya membutuhkan anggaran Rp 16,63 miliar. Namun faktanya lebih dari Rp 18 miliar anggaran telah dihabiskan. 

BACA JUGA: Ribuan Honorer tak Lulus Tes P3K

Pada awal pembangunannya tahun 2011 lalu, telah dianggarkan Rp 8,81 miliar. Tahun berikutnya Rp 1,09 miliar. Kemudian tahun 2013 sebesar Rp1,73 miliar lebih, tahun 2014 dianggarkan sebesar Rp 650 juta dan lain-lain. “ Sekarang sedang dilakukan perbaikan bangunan. Semua bangunan ditata. Semoga operasionalnya bisa cepat. Kita harapkan satu atau dua bulan lagi sudah bisa difungsikan,” ucap Bayu. 

Terkait dengan anggaran operasional BLK Luar Negeri tersebut, Bayu menilai tidak ada masalah. Meskipun dalam APBD 2019 tidak pernah dianggarkan. “ Kalau anggaran itu persoalan teknis saja dimanapun mau dianggarkan. Kalaupun menggunakan anggaran belanja dari Dishub, ya silahkan. Toh sama-sama uang pemerintah,” ujarnya.(zwr)

Bagaimana reaksi anda ?
  • Suka
  • Terhibur
  • Sedih
  • Marah
  • Bosan
  • Takut