SELONG—Kebijakan Pemkab Lombok Timur (Lotim) untuk mengusulkan kembali anggaran pengerukan kolam labuh Pelabuhan Labuhan Haji sekitar Rp. 40 miliar, menjadi bagian yang paling disorot oleh pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.
Mengacu pada kegagalan-kegagalan sebelumnya, pihak Dewan tentu tidak ingin segampang itu mengesahkan anggaran yang diusulkan pihak eksekutif itu. Semua itu akan dilakukan proses kajian mendalam terlebih dahulu.
Hal itu dilakukan, sebagai upaya agar proyek Labuan Haji tidak kembali bermasalah, seperti tahun sebelumnya. Dimana meski telah berulang kali dianggarkan, toh juga selalu gagal dikerjakan.
Tidak hanya masalah itu saja. Tapi beberapa masalah lainnya yang ada sebelumnya juga sampai saat ini tak kunjung dituntaskan. Misalnya terkait dengan pengembalian uang muka yang tak kunjung diserahkan oleh pihak kontraktor. Begitu juga soal izin pengerukan yang juga masih belum diperbaharui.
“Teman-teman di dewan masih mendiskusikan dengan pihak Pemda Lotim. Itu ada dasarnya mereka mendiskusikan ulang. Karena beberapa kali pengerukan Labuan Haji ini dianggarkan, tapi nyatanya tidak kunjung clear (selesai) juga,” kata Wakil Ketua DPRD Lotim, H. Daeng Paelori, Kamis kemarin (16/11).
Usulan anggaran Labuhan Haji yang masih dalam pembahasan lanjut dia, tak lain sebagai bagian dari langkah dewan untuk meminta penjelasan selengkap mungkin dari pihak terkait di eksekutif. Entah itu dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), konsultan perencana, dan pihak-pihak terkait lainnya.
Artinya, melalui kajian itu, ketika proyek Labuhan Haji itu dianggarkan kembali. Apakah pengerukan kolam labuh dermaga tersebut bisa dijamin akan tuntas dikerjakan. “Karena pengalaman kita tahun sebelumnya kan sudah terbukti pelaksanaanya gagal. Baik itu karena urusan teknis dan lainnya. Inilah yang perlu di evaluasi dan dikaji lebih mendalam,” tegas Paelori.
Dikatakan, apapun program yang dianggarkan, pelaksanaanya harus tepat sasaran dan pemanfaatannya. “Tapi kalau pihak Pemkab tidak bisa memberikan penjelasan, maka diskusi terkait anggaran Labuhan Haji akan semakin panjang,” sebutnya.
Selain itu, dia juga menyayangkan sikap eksekutif yang sering kali mengabaikan panggilan dewan ketika diundang untuk membahas berbagai persoalan terkait dengan dermaga itu. Ketika dipanggil, SKPD terkait sering kali tidak mau datang. Padahal penjelasan dari mereka sangat diperlukan. “Gimana kita tau masalahnya, kalau kita undang mereka tidak datang,” ungkap politisi Golkar ini.
Seperti apa peluang akan diloloskan anggaran untuk Labuhan Haji ini ? Kembali Paelori menjawab, bahwa semua itu tergantung dari keyakinan yang diberikan oleh pihak Eksekutif. Jika mereka bisa memberikan kepastian kalau proyek itu dijamin akan bisa selesai dan tepat pemanfaatnya. Maka Dewan sepenuhnya akan mendukung. Tapi sebaliknya kalau tidak ada kejelasan, pihak dewan jelas tidak akan setuju jika dianggarkan kembali.
“Gimana mau kita anggarkan terus. Saya kira itu pertimbangannya. Karena kita ingin kawal supaya bisa selesai, agar jangan terus menjadi pertanyaan masyarakat,” tutup Paelori.
Terpisah, Kadis PUPR Lotim, Toni Satria Wibawa mengakui, kalau usulan anggaran untuk pengerukan kolam labuh di Pelabuhan labuhan Haji ini sedang dalam proses pembahasan dengan dewan.
Karenanya, segala hal yang berkaitan dengan pengerukan Labuhan Haji itu, semua juga sedang dipersiapkan. Termasuk juga akan melakukan evaluasi soal kegagalan pengerjaan yang terjadi tahun sebelumnya. Semua itu nantinya akan disampaikan ke dewan.
“Status pelabuhan itu akan menjadi pelabuhan lokal. Meski pun anggarannya besar yang digelontorkan. Tapi yang harus kita lihat adalah pemanfaatannya,” singkat Toni. (lie)
