SELONG – Jabatan-jabatan eselon II yang lowong diminta segera diisi. Diantaranya jabatan Kadis Pariwisata, Kadis Kominfo termasuk juga Kadis Sosial. Belum adanya pejabat definitif dianggap cukup mempengaruhi roda pemerintahan.” Kalau ada jabatan yang lowong harus segera diisi ” ungkap Wakil Ketua DPRD Lotim, H. Daeng Paelori kemarin.dae
Daeng juga meminta pengangkatan kepala dinas harus lebih mengutamakan orang yang berkompeten, profesional dan loyal ke pimpinan. Dengan demikian apa yang menjadi program prioritas dan visi-misi pemerintah bisa terealisasi. “Sekarang harus dihilangkan kesan pengangkatan pejabat karena ada hubungan emosional, maupun karena timses. Cara-cara seperti itu sudah tidak berlaku lagi,” imbuhnya.
Daeng melanjutkan, di sisa masa jabatan bupati dan wakil bupati Lombok Timur sekitar dua tahun ini, tentu ada beban dan tanggung jawab yang harus diselesaikan. Karenanya pengangkatan pejabat harus dilakukan secara selektif sesuai dan kemampuan yang dimiliki oleh pejabat tersebut agar program prioritas bisa direalisasikan. Bupati tercatat beberapa kali melakukan mutasi. Menurut Daeng itu artinya banyak pejabat yang berkinerja tidak memuaskan.”Mutasi yang dilakukan tentu karena berdasarkan hasil penilaian bupati. Salah satu indikator mereka dimutasi adalah kinerja yang tidak efektif. Dan kita di dewan juga sangat mendukung langkah seperti itu. Makanya pengangkatan pejabat berikutnya juga harus dilakukan secara selektif tanpa ada embel- embel lain. Karena kita semua menginginkan supaya nantinya pemerintah sekarang mengakhiri masa jabatannya dengan khusnul khotimah,” harapnya.
Bupati Lotim HM. Sukiman Azmy memberikan tanggapan terkait mutasi Mahsin dari jabatan kepala Dinas Sosial menjadi Asisten II. Yang bersangkutan digeser salah satunya karena bupati tidak puas dengan kinerja Mahsin. Selama menjabat Kadis Sosial banyak persoalan sosial yang tidak mampu diselesaikan.”Kalau diganti tentunya karena tidak memenuhi syarat. Jika kinerjanya tidak memenuhi hajat orang banyak maka ditempatkan di tempat lain yang tidak berhadapan langsung dengan pelayanan masyarakat,” tutupnya.(lie)
