Dewan Heran Anggaran Rumah Tangga Gubernur dan Wagub Capai Rp 10 Miliar

H. Najamuddin Mustafa (Faisal haris/RADAR LOMBOK)

MATARAM – Komisi I DPRD NTB sebelumnya telah menggelar rapat kerja Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur tahun 2021 bersama Biro Umum Setda pada Rabu (11/5). Dalam pertemuan ini terungkap anggaran kebutuhan rumah tangga Gubernur dan Wakil Gubernur NTB sebesar Rp 10.189.694.772.

Hal tersebut kemudian disesali anggota Komisi I DPRD NTB, TGH Najamuddin Mustafa. Dia mengaku heran dengan besaran anggaran kebutuhan kepala daerah dalam hal ini Gubernur dan Wakil Gubernur tembus mencapai Rp 10 miliar lebih di tengah kondisi APBD 2021 yang masih meninggalkan utang hingga sekarang belum membayar sejumlah proyek ke pihak ketiga pada 2021. Ditambah dengan kondisi pandemi yang sekarang ini masih terjadi. “Hal ini menjadi pertanyaaan kami. Dalam LKPJ muncul kebutuhan penyediaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan kepala daerah dan wakil kepala daerah tembus Rp 420.640.000, pakaian dinas kualitas apa yang dibeli,” tanya Najamuddin, kemarin.

Najamuddin lalu merincikan beberapa item kebutuhan tersebut mulai dari fasilitas kunjungan tamu dianggarkan sebesar Rp 1.000.937.300, penyediaan kebutuhan rumah tangga gubernur sebesar Rp 4.314.974.577, kemudian penyediaan kebutuhan rumah tangga wakil gubernur Rp 2.435.953.646, dan penyediaan kebutuhan rumah tangga sekretariat daerah mencapai Rp 2.017.189.249. “Dari Lima item ini sudah mencapai Rp 10 miliar lebih. Yang menjadi pertanyaan, fasilitas kunjungan tamu sebesar Rp 1 miliar dan makan minum ini kita anggap terlalu besar. Mestinya ini dulu yang perlu di-refocusing,” terangnya.

Ia juga menambahkan, kalau dibuka secara keseluruhan berdasarkan hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah pada Biro Umum yang dijabarkan melalui 1 program, sembilan kegiatan dan 42 sub kegiatan, dengan capaian indikator kinerja kegiatan bidang administrasi pemerintahan pada Biro Umum tahun 2021, total realisasi sebesar Rp 134.073.978.735, dari pagu Rp 142.297.697.545. “Angkanya Rp 142 miliar lebih ini jumlah total program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi, masuk penyediaan gaji dan tunjangan ASN. Yang menjadi pertanyaan, harga pakaian dan makan minum kebutuhan rumah tangga,” herannya.

BACA JUGA :  Pemprov Optimis Bayar Utang 2021

Oleh sebab itu, ia meminta kepada Biro Umum supaya dalam perencanaan kebutuhan kepala daerah dan wakil kepala daerah itu dilakukan lebih rinci agar tidak terkesan berlebihan disaat kondisi APBD kritis. “Tolonglah supaya perencanaan dihitung matang,” pungkasnya.

Terpisah, Kepala Biro Umum Setda NTB, Ahmad Nur Aulia mengakui jika anggaran tersebut dianggarkan sesuai dengan kebutuhan. Pasalnya ada beberapa komponen anggaran yang memang dianggarkan dalam pelayanan gubernur dalam hal ini kepada daerah. Kemudian ada pelayanan rumah tangga wakil kepada daerah dalam hal ini wakil gubernur. “Di dalam layanan itu tidak hanya urusan makan minum saja. Dan di situ memang ada jamuan makan minum keluarga dalam pengertian gubernur di pendopo. Di situ juga ada untuk makan minum rapat, makan minum tamu dan dalam anggaran itu juga ada untuk pemeliharan sarana dan prasarana yang ada di pendopo gubernur,” terangnya.

Di samping itu, sambungnya, ada untuk biaya listrik, air, internet, telepon dan lain-lain. “Jadi komponen untuk rumah tangga itu tidak hanya makan minum tetapi semua aset yang ada di pendopo itu masuk dalam komponen anggaran itu,” jelasnya.

BACA JUGA :  Puluhan Sapi Warga Lombok Tengah Terserang Virus

Sementara soal kebutuhan penyediaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang juga jadi sorotan dengan angka yang cukup fantastis, kata Aulia, sebetulnya biasa saja. Karena tidak hanya pakian dinas kepada daerah dan wakil kepada daerah tetapi berserta pakai istrinya dan suami wakil kepada daerah untuk peruntukan anggarannya. “Kalau untuk pakain kepala daerah dan wakilnya itu banyak jenisnya. Misalnya pakaian dinas upacara besar, pakaian PDH, pakaian seragap tenun, pakai olahraga dan setrusnya termasuk asosorisnya yang di dalam komponennya. Jadi banyak jenis-jenisnya,” jelasnya.

Aulia juga membeberkan, data anggaran rumah tangga untuk gubernur sebanyak Rp 4,3 miliar lebih. Untuk wakil gubernur sebesar Rp 2,6 miliar. Sementara untuk anggaran untuk penyediaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan kepala daerah dan wakil kepala daerah  Rp Rp 420 miliar lebih. “Dan anggaran untuk pakian itu dibagi antara gubernur dan wakil gubernur beserta pendamping. Dan ini anggarannya salam satu tahun,” bebernya.

Aulia juga mengkui jika total anggaran di Biro Umum pada tahun 2021 sebesar 142 Miliar. Dari besaran anggaran ini juga diperuntukkan bagi penyediaan gaji dan tunjangan ASN se-sekreteriat daerah (Setda) NTB yang ada di Biro Umum yang paling besar anggarannya mencapai 100 miliar. “Setelah kami hitung untuk kebutuhan rumah tangga kepada daerah dan wakil kepala daerah tidak sampai Rp 10 miliar. Tapi hanya sekitar Rp 9 miliar saja,” pungkasnya. (sal)