MATARAM–Moratorium Ujian Nasional (UN) tahun 2017 mendapat respon kalangan Komisi IV DPRD Kota Mataram. Paea wakil rakyat menilai UN semestinya dihentikan lantaran berdampak pada kesenjangan sekolah di kota dan daerah terpencil.
Langkah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy menghapus UN dinilai tepat mengingat UN tidak lagi mampu menjembatani kelulusan siswa. "Saya sangat mendukung langkah Mendikbud untuk menghapus UN. Untuk menguji standar kemampuan siswa sebaiknya setiap daerah memiliki standar berbeda," ungkap, Anggota Komisi IV DPRD Kota Mataram, L Suriadi, Rabu kemarin (7/12).
Dijelaskan, dimasa moratorium itu sebaiknya sumber daya manusia (SDM) pendidikan mulai ditata. Mulai dari penyiapan tenaga pendidik hingga sarana prasarana. Mengupayakan standar pelayanan minimal (SPM) pendidikan tercipta.
Pemerintah diminta perlu memikirkan kemampuan siswa dan tidak bisa dievaluasi melalui UN saja. Karena kemampuan siswa itu tidak hanya dibidang akademik. Melainkan, kemampuan siswa tersebar di berbagai bidang dispilin tertentu.
Apa yang dilontarkan, ujarnya, semata-mata untuk meningkatkan mutu pendidikan. Saat ini menurut Suriadi, sangat perlu meningkatkan mutu pendidikan. Terlebih langkah ini diambil oleh Mendikbud yang tentu telah merencanakan strategi sebaik mungkin.
"Tidak ada salahnya mendukung rencana yang baik. Kita harus mendukung, rencana yang bersifat positif, yang bersifat memberikan peningkatan pada pendidikan," tutupnya.
Saat ini, Kota Mataram telah memiliki sekolah yang telah menjadi pilot percontohan UN Berbasi Komputer (UNBK) yakni, SMPN 6 Mataram, SMPN 2 Mataram, SMKN 3 Mataram, SMAN 1 Mataram, SMAN 2 Mataram. Sekolah-sekolah yang telah menyiapkan system ini dianggap cukup sulit menerima keputusan menteri Muhadjir Effendy.
Sementara itu, Sekertaris Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kota Mataram, H Isin, menyambut baik, adanya moratorium dari kementrian terkait UN telah direspon. Sekolah betul-betul mempersiapkan diri dan tetap menunggu keputusan pusat. ‘’Karena selama ini, persoalan kelulusan ada telah diserahkan ke sekolah sepenuhnya,’’ katanya. (dir)
