Dewan Dorong Pemkab Bangun Rumah Sakit di Masbagik

PARIPURNA : Sidang paripurna penyampaian pandangan fraksi terkait penetapan dua Raperda di kantor DPRD Lombok Timur kemarin. (M. Gazali/Radar Lombok)

SELONG – DPRD Lombok Timur menggelar sidang paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terkait  penetapan dua Raperda yaitu Raperda perubahan atas Perda Nomor 1 tahun 2019 tentang RPJMD dan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2020, Selasa (8/6). Sidang paripurna dihadiri oleh Sekda Lotim, HM. Juaini Taofik.

Pandangan umum Fraksi Gerindra yang disampaikan oleh Hairil  Anwar mendorong Pemkab Lotim untuk  membangun rumah sakit  tipe D di Masbagik seperti yang diinginkan oleh masyarakat. Keberadaan rumah sakit ini nantinya bisa menyediakan  pelayanan medis umum,  gawat darurat, keperawatan, laboratorium pratama, radiologi dan pelayanan farmasi.” Selain itu meminta supaya Pemkab merealisasikan lapangan umum pada masing-masing desa di Lotim.  Program satu sesa satu lapangan dibuat untuk menjawab permasalahan minimnya fasilitas olahraga, terutama di desa,” katanya.

BACA JUGA :  Ketua Dewan Sarankan Pemkab Lotim Bubarkan BUMD yang Rugi Terus

Lebih lanjut disampaikan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah perencanaan daerah untuk periode 5  tahun terhitung sejak bupati dan wakil bupati dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah yang merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP daerah serta memperhatikan RPJM Nasional.” Dengan adanya Raperda perubahan (review) RPJMD terkait penetapan berbagai asumsi dalam menyusun dokumen RPJMD  Lotim tahun 2018-2023 supaya selaras dengan kebijakan nasional,” imbuh Anwar.

BACA JUGA :  Lotim Sabet TPAKD Award 2021

Ia menambahkan, masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan akibat pandemi juga perlu kajian mendalam dalam rangka menentukan strategi dan arah kebijakan berkenaan dengan rencana perubahan RPJMD. Begitu pun dengan sistem pelayanan di Dukcapil sebagai hak dasar masyarakat memperoleh data identitas juga harus dibenahi.” Masih serinya terjadi pungutan liar dan blangko yang sering kosong, sejauhmana keseriusan pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan tersebut,” tutupnya. (lie)