Dewan Diprediksi Setujui Utang Rp 150 M dengan Syarat

UTANG : Ekspose rencana pinjam uang Rp 150 Miliar oleh eksekutif di hadapan anggota DPRD Lombok Barat belum lama ini. Foto : Rasinah Abdul Igit)

GIRI MENANG- Rapat antara eksekutif dengan legislatif terkait rencana berutang Rp 150 miliar di salah satu bank beberapa hari lalu berlangsung hangat. Para anggota DPRD Lombok Barat mengkritisi rencana ini, terutama soal peruntukannya. Pemkab dikhawatirkan tidak bisa membayar cicilan hingga Rp 46 miliar per tahun dalam jangka waktu empat tahun bila dilihat dari kondisi fiskal daerah saat ini, kondisi PAD dan buruknya kinerja OPD. Nah, sejumlah pihak memprediksi pada akhirnya dewan akan setuju dan memberikan rekomendasi kepada eksekutif dengan syarat tertentu. Misalnya saja dengan syarat sebagian dana tersebut diarahkan untuk program aspirasi dewan.

Hal ini disampaikan Muhammad Ramdan, aktivitas pemerhati anggaran kepada Radar Lombok kemarin. Ramdan tidak terlalu yakin kritik anggota dewan ini lantaran mereka memahami bahaya utang. Sorotan yang keras dari anggota dewan, menurutnya, hanyalah cara menaikkan posisi tawar. Pada akhirnya dewan akan menyetujui rencana berutang itu.” Syaratnya ya itu, dewan dapat berapa dari dana pinjaman ini. Maksudnya untuk program aspirasi dewan,” ungkapnya.

Jika sudah begini, maka skala-skala prioritas yang sebelumnya disusun menjadi buyar. Sia-sia Pemkab meminjam dana besar jika dana tersebut tidak diarahkan ke sektor-sektor prioritas. Ramdan meminta publik aktif mengawasi pembahasan soal utang ini.

Sementara itu empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang akan menerima manfaat dana pinjaman ini akan dipanggil oleh pihak dewan. Empat OPD yang akan menerima dana pinjaman tersebut yaitu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tripat, RSU Pratama Awet Muda Narmada, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Dinas Pariwisata. Rinciannya, RSUD Tripat akan menerima dana sekitar Rp 112 miliar untuk pembangunan gedung yang akan mendukung rumah sakit ini naik kelas dari C ke B, Dinas Pariwisata akan menerima sekitar Rp 6 miliar untuk pembenahan kawasan wisata Kerandangan, Dinas PUPR akan menerima Rp 16 miliar untuk penataan Senggigi, dan RSU Pratama Awet Muda sekitar Rp 12 miliar untuk pembangunan ICU.

Ketua DPRD Lobar Hj. Nurhidayah mengatakan,  dewan belum menyetujui rencana peminjaman ini. Kelanjutan dari ekspos belum lama ini, dewan akan memanggil pejabat OPD yang akan menerima dana. Dewan akan menanyakan untuk apa saja uang yang akan mereka terima ini bila utang ini disetujui. Rencananya pemanggilan akan berlangsung hari ini.Asisten II Pemkab Lobar Hj. Lale Prayatni menjelaskan, saat ini pembahasan rencana peminjaman uang masih berjalan.”Kita masih proses pembahasan,” tegasnya. Sebelumnya Lale menjelaskan,ada penghitungan kemampuan daerah mengembalikan pinjaman  yang disebut dengan DSCR (Debt Service Coverage Ratio) yang dihitung melalui berapa Dana Alokasi Umum (DAU) yang masuk, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan belanja daerah dalam satu tahun.Waktu itu Lale menyampaikan berdasarkan DSCR, Lombok Barat maksimal bisa berutang Rp 120 miliar. Masalahnya, sekarang angka berubah yakni totalnya Rp 150 miliar.

Untuk melancarkan agenda pembangunan tahun depan, Pemkab Lombok Barat berencana meminjam uang (berutang) di salah satu bank sebesar Rp 150 miliar. Uang pinjaman ini akan dipakai untuk mendanai berbagai proyek. Namun rencana berutang ini harus mendapat persetujuan DPRD. Saat berlangsung ekspose rencana berutang, sebagian besar dewan ingin eksekutif memberi penjelasan lebih detail soal utang kaitannya dengan kemampuan daerah membayar cicilan setiap tahun. Sejumlah anggota dewan memberikan pandangannya terkait hal ini. Indra Jaya Usman dari Partai Demokrat misalnya meminta daerah tidak gegabah berutang namun tidak memikirkan beban-beban lain yang akan ditanggung oleh daerah nanti selain membayar cicilan yang besar. Politisi Dapil Narmada-Lingsar ini menyinggung program kerjasama dengan badan usaha terkait program PJU dan lain-lain yang juga membutuhkan uang. Kondisi fiskal saat ini juga harus menjadi gambaran. Indra juga mempertanyakan kegiatan ekspose kemarin namun surat yang diterima dewan adalah permohonan persetujuan pinjaman.

Dewan lainnya, Sardian dari PDIP, juga tidak ingin dewan setuju-setuju saja  rencana utang ini. Ia menyoroti peruntukan uang ini. Misalnya saja untuk pembangunan gedung tambahan RSUD Tripat. Kata Sardian, yang dibutuhkan RSUD Tripat saat ini adalah pembenahan layanan tetutama menyangkut SDM-nya, bukan fisik bangunan. “ Itu yang dikeluhkan setiap hari oleh warga, soal SDM di sana, bukan infrastrukturnya,” ungkapnya.

Ketua DPRD Lombok Barat Hj. Nurhidayah, yang diwawancarai khusus Radar Lombok mengatakan, rencana ini harus dikaji mendalam dulu oleh dewan. Apalagi jumlahnya sangat besar. Dewan harus mengkaji dengan baik darimana daerah dapat uang untuk membayar cicilan setiap tahun. Misalnya, sebagian besar dana pinjaman dipakai untuk pembangunan gedung RSUD Gerung. Satu sisi dewan ingin pihak RSUD “membantu” cicilan secara langsung nantinya. Tapi di sisi lain RSUD Tripat berstatus BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) yang mengelola keuangannya sendiri. Nurhidyah juga menyoroti tidak optimalnya OPD menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD). “ Intinya kita kaji dulu, nanti melibatkan tim ahli dan lain-lain. Ndak bisa kita kasih sembarangan persetujuan berutang,” ungkapnya.

Wakil Ketua DPRD Lobar Hj. Nurul Adha mengatakan, kesimpulan rapat DPRD Lobar belum menyetujui rencana peminjaman.”Kita belum menyetujui, harus dilakukan kajian ulang dan didengarkan penjelasan dari pihak ekskutif secara terperinci,” ungkapnya.

Dari draf KUA-PPAS yang diterima, target PAD tahun 2020 sekitar Rp 250 miliar. Kalau cicilannya Rp 46 miliar seharusnya ada penambahan target PAD.” Pemkab Lobar harusnya menaikkan target PAD untuk membayar cicilan,” katanya.

Sekda HM. Taufiq menjelaskan, ekspose ini adalah tahap awal proses peminjaman. Ia juga menyebut DPRD masih memprsoalkan peruntukan dan besaran uang yang akan dipinjam yang rencananya di Bank NTB Syariah itu. “ Soal peruntukan itu bukan harga mati. Silahkan dewan membahasnya. Intinya kan nggak bisa kita minjam tanpa persetujuan dewan,” ungkap Taufiq.

Soal kekhawatiran Pemkab kesulitan membayar cicilan, Sekda menegaskan itu sudah dihitung dengan baik. Misalnya di tahun 2021 diasumsikan PAD Lombok Barat tumbuh sekitar 6 persen. Syukur-syukur bisa mencapai angka 10 persen. Program utang ini, kata Sekda, juga dilakukan daerah-daerah lain jika kondisi keuangan mereka sama dengan yang dialami Lombok Barat saat ini.

Sebagai catatan, tahun ini saja berdasarkan data terbaru, PAD Lombok Barat belum mencapai angka 80 persen dari target Rp 280 miliar.(git/ami)

 

 

 

 

Bagaimana reaksi anda ?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid