PRAYA-Tenggelamnya kabar kelanjutan rencana pembangunan dam Mujur Kecamatan Praya Timur, kembali mendapat sorotan dari kalangan DPRD Lombok Tengah.
Dewan meminta agar pemerintah daerah segera menindaklanjuti rencana pembangunan itu. Setidaknya menyelesaikan masalah Land Acquistion and Resetlement Action Plan (LARAP) atau Rencana Kerja Pengadaan Tanah Pemukiman Kembali dan Pembinaan (RK-PTPK). Hal ini mengingat anggaran untuk pembentukan tim penyelesaian masalah LARAP itu sudah digelontorkan sebesar Rp 5 miliar. ‘’Ya, sekarang ini tinggal eksekusi saja sebenarnya. Kalau pemerintah daerah pandai melihat peluang, kami yakin mereka bisa memanfaatkan anggaran yang sudah kita gelontorkan itu,’’ kata Wakil Ketua DPRD Lombok Tengah, Ahmad Ziadi, kemarin (14/3).
Ziadi mengaku, anggaran yang digelontorkan itu sebenarnya menjadi magnet untuk anggaran lainnya. Sebab, jika persoalan di bawah sudah selesai, maka tentunya pemerintah pusat akan dengn cepat merespon rencana pembangunan itu. ‘’Sekarang kalau mau cepat, ya klirkan dulu di bawahnya. Makanya kita gelontorkan anggaran itu agar pemda cepat bergerak,’’ tandasnya.
[postingan number=3 tag=”loteng”]
Teknisnya, sambung politisi Partai Demokrat ini, pemda tinggal akan merelokasi 1500 kepala keluarga (KK) yang terkena dampak pembangunan dam tersebut. Terutama di 6 dusun di Desa Kelebuh Kecamatan Praya Tengah. Jika sudah selesai, maka tentunya persoalan LARAP ini akan tuntas.
Alhasil, dam yang direncanakan untuk mengairi 200 ribu hektare lahan pertanian itu akan membawa dampak pembangunan yang positif. Sebab, selama ini sudah lama menjadi impian bagian selatan Lombok Tengah. Dengan dampak itu, maka barang pasti tingkat pendapatan masyarakat dari sektor pertanian akan meningkat. Kesejahteraan ekonomi mereka akan berkembang, mengurangi pengangguran, dan akan memberantas aksi kriminalitas yang banyak terjadi selama ini. ‘’Jika pembangunan dam Mujur ini jadi, maka semua persoalan sosial dan kesenjangan ekonomi akan hilang dengan sendirinya,’’ tandasnya.
Ditimpali Wakil Ketua II DPRD Lombok Tengah, H Burhanudin Yusuf, masalah rencana pembangunan dam Mujur ini memang sedang digenjot dewan. Pekan ini, komisi III akan berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). ‘’Termasuk juga akan ditanyakan soal dam Mujur ini,’’ tambahnya. (dal)
