PRAYA-Buntunya persoalan rencana pembebasan lahan dam Mujur, kembali mendapat desakan dari DPRD Lombok Tengah.
Anggota Komisi I DPRD Lombok Tengah, Suhaimi menginginkan ada tindakan nyata dari Pemkab Lombok Tengah. Soalnya, yang terjadi saat ini hanya perdebatan antara pemerintah dan masyarakat. Perdebatan yang tak berkesudahan terkait harga lahan dan siapa yang membayar.
Tegas Suhaimi, perdebatan ini tidak akan pernah ada solusinya. Tragisnya lagi, isu ini menjadi isu yang terus digelindingkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan DPR RI selama ini.
“Isu yang digelindingkan oleh DPD yang mengklaim bahwa pembayaran untuk 50 persen dilakukan oleh pusat, kemudian 30 persen provinsi dan 20 daerah. Itu baru omongan bibir saja karena bagaimana mungkin ada MOU sementara laras saja belum selesai,” ungkapnya kemarin (11/11).
Menurut politisi PDIP ini, sebenarnya dam Mujur harus ada laras yang dikerjakan konsultan. Harus dilihat apakah tempat tersebut layak atau tidak dibuat dam. Selesai laras baru dikerjakan dokumen analisis dampak lingkungan (Amdal), dan dilanjutkan dengan sertifikasi dari kementerian. “Setelah sertifikasi dari kementerian baru appraisal harga tanah, dan setelah itu baru eksekusi pembebasan lahan dan pembangunan. Namun kondisi saat ini laras saja belum selesai, tapi sudah digelindingkan isu harga tanah,” sesalnya.
Karenanya, Ketua DPC PDIP Lombok Tengah ini mendesak pemerintah agar segera membentuk tim percepatan pembangunan dam Mujur tersebut secara cepat. Kalaupun harus dengan cara dilobi, maka harus dilakukan lobi dengan cepat. ‘’Kalau memang harus kita lobi ya kita lobi, kalau memang kita harus bergerak ya kita bergerak,” ujarnya.
Hal itu diungkapkan lantaran hingga saat ini dam Mujur tidak kunjung dilaksanakan pembangunanya. Padahal, dam Mujur tersebut sangat penting dan harus dipercepat pembangunanya. ‘’Bentuk tim untuk pengerjaanya sehingga masyarakat juga klir. Jangan ujung-ujungnya masyarakat dibawakan aparat keamanan yang membuat marah masyarakat,” tambahnya.
Diungkapkan juga, kalaupun ada gejolak dari masyarakat maka pihak pemerintah sebaiknya melakukan pendekatan dengan para tokoh agama. Sehingga jika tokoh agama sudah turun untuk membantu bersosialisasi, maka diyakini gejolak yang terjadi di masyarakat akan mudah diredam. “Coba para tuan guru diajak untuk bersosialisasi kepada masyarakat terkait harga tanah maupun akan dipindah kemana. Saya yakin masyarakat lebih menerima ketimbang dibawakan aparat,” tutupnya. (cr-met)
