Dewan Berpeluang Tolak Anggaran Labuhan Haji

H. Ridwan Bajeri (GAZALIE/RADAR LOMBOK)

SELONG—Meski proyek pengerukan kolam labuh Pelabuhan Labuhan Haji telah berulangkali gagal. Namun anggaran untuk pengerukan itu rencananya tetap akan diajukan kembali oleh Pemkab Lotim di APBD perubahan mendatang.

Hanya saja, rencana itu tampaknya tidak akan berjalan mulus. Pasalnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lotim berpeluang menolaknya. “Jujur saja, kita tidak setuju jika dianggarkan lagi,” ungkap Wakil Ketua DPRD Lotim, H. Ridwan Bajeri, Senin (17/4).

Jika pihak Pemkab tetap akan mengusulkan peganggaran di APBD perubahan mendatang, tentu tidak bisa semudah itu. Mereka terlebih dahulu akan duduk bersama dengan pihak eksekutif, untuk menyikapi persoalan ini.

Hal itu tentu sama sekali tidak ada sangkut paut setuju atau tidaknya. Tapi  itu semua belajar dari pengalaman sebelumnya. Dimana proyek terkait ini sudah berulang kali gagal dieksekusi. “Sekarang saja kan mangkrak dananya. Masak sudah jelas angggarannya mangkrak, kita mau anggarkan lagi. Nanti apa kata masyarakat,” lanjut Ridwan.

Sekelumit masalah di Labuhan Haji ini lanjut dia, tentu menjadi prioritas bersama untuk mencari jalan penyelesaiannya, baik itu eksekutif maupun legislatif. Sebab, anggaran yang digelontorkan untuk Labuhan Haji ini nilainya cukup besar, mencapai puluhan miliar.

Tapi nyatanya, sampai sekarang anggaran  itu tak kunjung digunakan. “Kalau kita tahu seperti ini. Sebaiknya anggaran itu kita alihkan saja untuk program lain yang lebih potensi,” terang dia.

 Terkait dengan pengerukan Labuhan Haji, mereka tetap memberikan pengawasan. Termasuk melakukan pengawasan terhadap pihak yang dimenangkan untuk mengerjakan proyek itu.

Namun yang terjadi, pihak kontraktor ternyata tak sanggup mengerjakan, hingga berujung pemutusan kontrak kerja. “Dewan sudah berbuat. Kita sebagai wakil rakyat, kalau tidak tegas kita malu. Kita wakil rakyat, jadi kita harus tunjukkan diri kita,” tegasnya.

Dikatakan, ketika terjadi kekeliruan dalam mengambil kebijakan, baik itu dilakukan oleh Bupati ataupun pejabat lainnya, dewan punya hak untuk memberikan masukan dan saran. Namun saran dan masukan itu sifatnya harus membangun. “Jangan hanya menyalahkan, tapi kita tidak berikan masukan,” sebutnya.

Jika pengerukan Labuhan Haji kembali dianggarkan, maka semua harus melalui petimbangan dan kajian yang mendalam. Karena jangan sampai kejadian yang sama terulang kembali di waktu mendatang. “Perlu dipertimbangkan kalau dianggarkan kembali. Segala kemungkinan bisa saja, termasuk kita tolak,” tutupnya. (lie)

Bagaimana reaksi anda ?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid