MATARAM – Program unggulan Zulkieflimansyah dan Sitti Rohmi Djalilah (Zul-Rohmi), Zero Waste masih menjadi sorotan. DPRD NTB bahkan mengancam akan menghentikan program tersebut jika tidak juga ada kejelasan.
DPRD sendiri memiliki hak budgeting. Untuk menghentikan program tersebut sangat mudah. Cukup dengan tidak dianggarkan, program zero waste hanya akan tinggal nama dan menjadi fosil.
Pimpinan DPRD Provinsi NTB, H Mori Hanafi mengatakan, program zero waste bukan hanya bermasalah dalam pelaksanaannya. “Memang design programnya nggak jelas,” ujar Mori, Jumat (19/2).
Hal yang membuat Mori heran, komunikasi dan koordinasi dengan kabupaten/kota juga tidak jelas. Padahal, tanpa keterlibatan kabupaten/kota, program zero waste tidak akan pernah bisa berjalan sukses. Zero waste sendiri merupakan program prioritas. Namun dalam pelaksanaannya, justru terkesan asal-asalan. “Koordinasi antar kab/kota saja nggak jelas. Kesannya ini program asal-asalan dan bukan program unggulan,” ucap politisi partai Gerindra ini.
Mori menilai, tidak suksesnya program zero waste, juga bukan kesalahan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Mengingat, zero waste sendiri tidak jelas. “Ini bukan salah Kadisnya. Biar ganti kadis berkali-kali juga nggak bakal sukses,” kata Mori.
Oleh karena itu, Mori Hanafi selaku pimpinan DPRD NTB memberikan waktu pelaksanaan zero waste hingga pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2021. “Kita beri kesempatan sampai pembahasan APBD-P 2021 ini. Kalau masih tidak jelas road map-nya, kita akan coba usulkan supaya program ini dihentikan saja,” ujarnya.
Anggota Komisi II DPRD Provinsi NTB yang membidangi masalah zero waste, Made Slamet menilai, program tersebut masih sebatas khayalan semata. Dampak dari keberadaan program zero waste belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. “Bagaimana sampah bisa nol alias enggak ada sampah, sampah di rumah saya saja di Mataram sudah dua minggu enggak terambil oleh petugasnya,” ungkap Made.
Menurut politisi PDIP ini, hampir seluruh masyarakat di wilayah Kota Mataram sebagai daerah pemilihannya mengeluhkan masalah sampah yang tidak terangkut. Apalagi, keberadaan tempat pembuangan sementara (TPS) juga tidak ada.
Program zero waste faktanya tidak disambut dengan baik oleh Pemda kabupaten/kota di NTB. “Anggaran untuk program zero waste itu Rp 31,40 miliar pada tahun 2020 lalu. Cuma masalahnya yang utama itu soal koordinasi yang enggak nyambung antara Pemprov dan para bupati/wali kota. Kalau nyambung dan jelas pembagian perannya, enggak akan kayak sekarang ini,” ucap Made.
Terpisah, Kepala Dinas LHK Provinsi NTB Madani Mukarom membantah jika anggaran untuk program zero waste mencapai puluhan miliar pada tahun 2020 lalu. Bahkan, tahun ini anggarannya juga merosot tajam.
Dipaparkan Mukarom, pada tahun 2020 lalu, total anggaran program zero waste hanya Rp 12,9 miliar. Itu pun untuk kegiatan program hanya Rp 3,5 miliar. Kemudian untuk TPAR sebesar Rp 9,4 miliar.
Tahun 2021 ini, untuk kegiatan program zero waste anggarannya hanya Rp 850 juta atau 0,85 miliar. Kemudian untuk TPAR Rp 5,9 miliar. “Total anggaran Zero Waste tahun ini sekitar Rp 6,7 miliar,” jelas Mukarom. (zwr)
