SELONG—Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Timur (Lotim) akan menggelar Rapat Kerja dengan sejumlah SKPD terkait di Pemkab Lotim. Salah satunya dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lotim.
Dalam rapat kerja itu, Komisi IV akan meminta penjelasan PUPR terkait dengan kegagalan proyek pengerukan kolam labuh Pelabuhan Labuhan Haji. Terlebih lagi, kontrak pengerjaan dengan pihak kontraktor diputuskan karena tak kunjung melakukan pengerjaan, meski telah diberikan perpanjangan waktu selama 26 hari. “Khusus masalah Labuhan Haji, nanti kita akan kroscek semuanya,” kata Ketua Komisi IV DPRD Lotim, Lalu Hasan Rahman, Jum,at (10/3).
Khusus untuk Labuhan Haji ini, ketika rapat kerja sejumlah persoalan yang ada didalamnya akan muncul dengan sendirinya. Kesempatan itu, mereka akan mengorek sedetail mungkin semua masalah, dan sejauh mana perkembangan proyek Labuhan Haji. Termasuk terkait kejelasan pengembalian uang muka 20 persen, dan pembayaran uang denda dari pihak kontraktor. “Karena ini sifatnya rapat kerja. Jadi semua akan kita angkat,” tegas Rahman.
[postingan number=3 tag=”labuhan”]
Terkait sikap dewan, jika nantinya Pemkab kembali akan menggelontorkan anggaran untuk proyek Labuhan Haji di APBD Perubahan mendatang? Kembali Rahman mengaku, mereka terlebih dahulu akan mendengar penjelasan dari PUPR. Tidak hanya sebatas rapat, mereka juga berencana akan turun langsung ke Labuhan Haji untuk melakukan kroscek.
“Semuanya kita akan turun ke lapangan. Sehingga kita tidak hanya sebatas mendengar. Tapi kita akan langsung turun bersama-sama, untuk melihat kondisinya. Jangan sampai kita hanya berandai-andai, seperti masalah Labuhan Haji. Makanya kita akan turun langsung ke lapangan,” sebutnya.
Rapat kerja itu, mereka juga akan membahas berbagai program lainnya di 2017 yang ditangani Dinas PUPR. Diantaranya menyangkut proyek pengerjaan jalan, irigasi, dan sejumlah proyek lain yang ada di dinas itu. “Supaya kita bisa sama mengawal program. Infrastruktur tadi, terutama jalan. Karena jalan ini menjadi prioritas di Lotim,” terang dia.
Selain PUPR, dalam rapat koordinasi ini mereka juga akan mengundang tiga SKPD lainnya. Seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (LHK).
Dengan BPBD mereka akan membahas terkait sejumlah musibah bencana yang terjadi di sejumlah wilayah Lotim. Kemudian dinas Perumahan menyangkut program pembangunan rumah kumuh, dan LHK terkait penataan lingkungan dan persoalan sampah.
Sementara Anggota Komisi IV DPRD lainya, Syamsul Rijal berharap agar Dinas PUPR bisa berkenan hadir dalam rapat kerja tersebut. Sebelumnya Komisi IV sendiri telah beberapa kali mengagendakan pemanggilan PUPR untuk dimintai penjelasan menyangkut proyek Labuhan Haji. Namun panggilan itu tak satu pun direspon. “Kita harapkan mereka bisa hadir. Jangan seperti yang lalu,” pungkas Rijal. (lie)
