Developer Dukung Percepatan Penyerahan PSU ke Pemda

Ketua REI NTB H Heri Susanto

MATARAM – Ketua Real Estate Indonesia (REI) NTB H Heri Susanto mengapresiasi langkah positif pemerintah daerah dalam mempermudah proses penerimaan dan serah terima Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) perumahan yang ada di Kota Mataram.
“Ini menjadi angin segar bagi para pengembang perumahan atau developer dan diharapkan dapat mempercepat penyelesaian PSU yang masih tertunda di berbagai kawasan perumahan,” kata Heri Susanto, Selasa (2/7).
Sebelumnya, pemerintah daerah dalam hal ini Pemkot Mataram bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memasang pelang pemberitahuan kepada pengembang-pengembang perumahan yang belum menyerahkan PSU ke Pemkot/Pemkab.
Heri menjelaskan bahwa pada masa lampau, proses serah terima PSU kerap menemui kendala birokrasi yang rumit. Namun, dengan semangat yang sama dari Pemda dan REI NTB, proses ini kini diupayakan agar lebih mudah dan efisien.
Heri juga bersyukur atas komitmen Pemda untuk mempermudah proses serah terima PSU perumahan dan ini merupakan langkah yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan yang selama ini dihadapi oleh para pengembang perumahan.
Selain itu, lanjut Heri, bahwa Badan Pertahanan Negara (BPN) turut mendukung upaya ini agar jelas kekosongan aturan terkait sertifikat site plan PSU dan diharapkan juga peralihan sertifikat PSU perumahan tersebut dapat langsung atas nama Pemda agar pemeliharaan PSU dapat dilakukan dengan lebih mudah dan cepat ditangani.
Saat ini, proses serah terima PSU sedang berjalan. DPD REI NTB juga akan bekerja sama dengan Pemda untuk membuat surat bersama terhadap developer atau pengembangan perumahan yang tidak aktif lagi, namun masih ada kawasan perumahan yang belum serah terima PSU ke pemerintah daerah.
Ia mencontohkan di Kota Mataram, terdapat sekitar 40 kawasan perumahan yang masih belum menyerahkan PSU. Kebanyakan perumahan itu merupakan proyek lama dengan regulasi yang kompleks. Sementara itu, Lombok Barat menjadi daerah dengan proses serah terima PSU yang paling mudah dan cepat.
Untuk diketahui bahwa PSU merupakan bagian dari fasilitas sosial, fasilitas umum (Fasos- Fasum) yang meliputi jalan, saluran, listrik, tempat ibadah, lapangan dan pendidikan. Setelah diserahkan, PSU akan menjadi aset negara yang dikelola oleh Pemerintah Daerah setempat. Di mana, sejak tahun 2010, penerbitan sertifikat atas nama Fasos Fasum telah ditiadakan. Hal ini menjadi salah satu faktor yang mempersulit proses serah terima PSU.
Oleh karena itu, kata Heri, dengan sinergi yang solid antara Pemda, REI NTB, dan BTN, optimistis permasalahan PSU dapat segera diatasi. Hal ini akan berdampak positif pada kelancaran pembangunan perumahan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
“Dengan kemudahan proses serah terima PSU, kami berharap pengembang perumahan dapat lebih fokus dalam membangun hunian yang berkualitas bagi Masyarakat,” pungkasnya. (luk)

Komentar Anda
Baca Juga :  Perumahan Dituding Langganan Banjir, Ketua REI NTB Langsung Turun Lapangan