Keempat, menurunkan balita gizi buruk (nol) dan gizi kurang hingga mencapai (1 %) tahun 2019 dan berikhtiar mempertahankannya di tahun-tahun berikutnnya. Kelima, terciptanya KLU bebas malaria tahun 2020. Keenam, terciptanya KLU bebas TBC tahun 2020. Ketujuh, menurunnya kejadian penyakit tidak menular hingga 50 % tahun 2019. Kedelapan, indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan mencapai 80 % pada tahun 2018. Serta kesembilan, cakupan rumah tangga dengan jamban mencapai 90 % di tahun 2020.
Kemudian di bidang ekonomi dan penanggulangan kemiskinan, akan ditempuh strategi antara lain: Pertama, menyiapkan dan memasok produk pertanian untuk pasar pariwisata. Kedua, peningkatan produktivitas lahan kering melalui pengaliran air secara merata. Ketiga, peningkatan produktivitas perkebunan. Keempat, industrialisasi hasil pertanian. Kelima, penguatan ekonomi desa melalui penguatan BUMDes. Keenam, pariwisata berbasis desa dengan konsep desa wisata/ekowisata. Serta ketujuh, menciptakan 10.000 wirausaha baru lewat sinergi peningkatan kapasitas dan penguatan permodalan Rp 3 juta/orang.
Kemudian sasaran yang ingin diwujudkan dari misi yang kedua ini antara lain: Pertama, terciptanya pertumbuhan ekonomi rata-rata 5 % per tahun. Kedua, tumbuhnya 10.000 wirausaha baru lewat pendekatan integrasi pelatihan dan bantuan modal Rp 3 juta/orang. Ketiga, menurunnya jumlah keluarga pra-sejahtera rata-rata 4 % per tahun. Keempat, mengentasnya desa tertinggal dari 5 desa di tahun 2015 menjadi 0 desa pada tahun 2020 atau seluruh desa tertinggal telah menjadi desa berkembang. Kelima, meningkatknya jumlah BUMDes yang maju.
Selanjutnya dalam rangka percepatan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, maka strategi yang diaplikasikan untuk mewujudkannya dijalankan melalui empat pilar pemerintahan. Pertama, memasang konektivitas antar-unit kerja di seluruh SKPD di KLU dan memastikan sistem tersebut berjalan dengan baik. Kedua, melaksanakan pelayanan publik lewat sistem government portal. Ketiga, membangun jaringan informasi menuju e-government serta membangun kapasitas aparatur dengan pengetahuan teknologi dan informasi atau membiasakan ASN agar selalu ramah teknologi informasi dalam menjalankan aktivitas sehari-hari di instansinya. Dan, keempat, menjalin kemitraan secara pribadi maupun kolektif baik sesama aparatur maupun dengan stakeholder eksternal/publik luas baik personal, lembaga, LSM maupun organisasi sosial kemasyarakatan untuk mendukung pelaksanaan pelayanan publik. Sementara itu, sasaran reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, yaitu: pertama, terwujudnya kelembagaan yang optimal. Kedua, indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik minimal mencapai 80 persen pada tahun 2019 (layanan terhadap perijinan, pelayanan kependudukan, catatan sipil, pendidikan, kesehatan dll) dan diupayakan meningkat pada tahun-tahun selanjutnya. Ketiga, akuntabilitas kinerja dengan predikat B di tahun 2018. Keempat, mempertahankan pengelolaan keuangan dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dan, kelima, terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi (e-government meliputi e-perencanaan, e-budgeting, e-data, e-taxing) pada 2018.
Untuk melaksanakan percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur dan konektifitas antar wilayah, beberapa strategi yang dijalankan yakni : Pertama, merancang desain pengembangan ruas jalan kabupaten sehingga tersedia desain pengembangan infrastruktur jalan yang baik dan memadai. kedua, merancang desain peningkatan cakupan pelayanan air bersih sehingga dapat tersedianya desain peningkatan cakupan pelayanan air bersih di wilayah-wilayah yang ada di KLU. sedangkan sasaran pemerataan pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah ini antara lain: Pertama, meningkatnya panjang jalan kabupaten dari 209 km menjadi 350 km dengan kemantapan jalan mencapai 85 % (2020). Kedua, tersedianya akses air minum yang aman mencapai 80 % (2019). Ketiga, rumah tangga menggunakan listrik 100 % (2019). Keempat, persentase rumah tidak layak huni dan pemukiman kumuh tersisa 5 % pada 2020. Kelima, meningkatnya infrastruktur irigasi. Keenam, meningkatnya infrastruktur perhubungan. Ketujuh, meningkatnya lingkungan yang sehat dan aman didukung PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas). Kedelapan, persentase rumah tangga menggunakan energi baru terbarukan sebesar 15 % (2020). Dan, kesembilan, tersedianya lahan untuk pelebaran jalan provinsi maupun nasional.
Selanjutnya, guna mempertahankan daya dukung lingkungan dan membangun ketahanan terhadap bencana untuk mewujudkan tata kelola sumber daya alam yang harmonis dan berkelanjutan dilakukan langkah dengan mendorong masyarakat agar membiasakan hidup bersih dan sehat dalam keseharian dengan melakukan penyehatan lingkungan, rumah, jambanisasi, dan pengolahan sampah dari sumbernya; serta menyiapkan masyarakat sejak dini agar selalu tanggap bencana bila sewaktu-waktu terjadi bencana, mengingat secata topografis, KLU memang wilayah yang rentan bahaya bencana (alam-sosial). Adapun target yang diharapkan dapat dicapai adalah: Pertama, terjaganya kualitas air, tanah, dan udara. Kedua, terjaganya jumlah dan debit mata air. Ketiga, cakupan RTH sesuai SPM tahun 2020. Keempat, cakupan penanganan sampah 80 % tahun 2020. Kelima, tercapainya standar pelayanan minimal lingkungan hidup di tahun 2020. Dan keenam, tercapainya standar pelayanan minimal pemadam kebakaran tahun 2020 yang meningkat.
Kemudian dalam rangka menyongsong KLU lebih baik di masa yang akan datang, maka Pemerintah KLU telah mencanangkan beberapa kebijakan dan program strategis, misalnya menjadikan tahun 2016 sebagai tahun pelayanan pariwisata. Kebijakan dan program strategis selanjutnya adalah mencanangkan program 100 persen akta kelahiran bagi siswa-siswi di KLU. Berikutnya, adalah memastikan masyarakat tidak mampu tercover layanan BPJS. Disamping itu, pelayanan ambulance di setiap desa di KLU. Program strategis lain yakni mengupayakan infrastruktur sekolah berkeadilan, baik sekolah swasta dan negeri. Gerakan berikutnya adalah peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru. Selanjutnya pemerintah daerah akan mengeluarkan kebijakan berkaitan dengan upah/honor guru honorer di KLU. Selanjutnaya adalah melounching program satu desa satu dokter, yang merupakan salah satu program yang paling vital guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terutama yang tinggal jauh dari akses fasilitas kesehatan. Program pro poor lainnya yang dicanangkan yakni menciptakan 10 ribu wirausaha baru untuk mengurangi pengangguran di tengah masyarakat KLU saat ini.
Kemudian juga merefungsi dan memproduktifkan lahan kering dengan teknologi tepat guna seperti pemanfaatan sumur artesis karena saat ini kita sudah punya lebih dari 230 unit potensi sumur bor. Di lain sisi, sekitar 40 persen dataran bumi tioq tata tunaq adalah lahan kering yang membutuhkan pengairan. Terakhir, adalah memastikan hasil pertanian dan peternakan agar terserap hotel. Gerakan ini penting pasalnya hotel maupun restauran yang ada di KLU masih memasok bahan-bahan makanan dari pasar-pasar yang ada di Kota Mataram bahkan dari Bali dan Banyuwangi untuk telur. Sementara banyak diantara bahan-bahan makanan tersebut dihasilkan oleh pertanian dan peternakan di KLU. (*)
