MATARAM – Ini kabar gembira bagi masyarakat di pedesaan.
Pemerintah kembali menaikkan anggaran alokasi dana desa. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo mengatakan, masih banyak daerah tertinggal. Untuk mengatasi semua itu, pemerintah menaikkan anggaran dana desa menjadi Rp 60 triliun dalam APBN 2017. “Sebelumnya hanya Rp 40,6 triliun, pak Jokowi ingin penambahan Rp 20 triliun itu benar-benar diprioritaskan untuk membangun embung,” ungkapnya di lokasi acara Gelaran Tekhnologi Tepat Guna (GTT) XVIII di Islamic Center, Rabu kemarin (23/11).
Secara kalkulasi, mulai tahun 2017 setiap desa akan mendapatkan dana desa sekitar Rp 800 juta sampai Rp 900 juta per desa. Belum lagi ditambah dana dari provinsi dan kabupaten yang jika dihitung bisa mencapai Rp 3 miliar per desa. Ditegaskan kembali, Presiden Jokowi mengamanatkan tambahan anggaran tersebut dialokasikan untuk membangun embung dengan kedalaman hingga 20 meter. Keberadaan embung diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian hingga dua kali lipat lantaran pada musim kemarau masih tersedia air.
Jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk membangun satu embung berkisar antara Rp 300 juta sampai Rp 500 juta. Dana desa bisa dimanfaatkan untuk itu. “Dana desa tidak semata-mata menjadi sumber pembangunan desa, tapi sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi desa juga,” terang Eko.
Oleh karena itu, sudah saatnya desa memikirkan fokus potensi yang akan dikembangkan. Peran kepala daerah mengarahkan desa-desa untuk fokus pada satu sektor sangat penting. “Selama ini kan kita tidak fokus, itu kendalanya,” ujar Eko.
Eko lalu meminta kepada semua desa di Indonesia, khususnya di NTB untuk memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pasalnya, keberadaan BUMDes sangat penting dan dibutuhkan untuk memajukan sebuah desa.
Disampaikan Eko, seluruh desa harus belajar banyak dari Desa Ponggok, Polanharjo Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Sebuah desa yang dulunya bukan apa-apa, potensi alam tidak seberapa namun mampu melejit hebat karena BUMDes. “Saya minta Gubernur dan Bupati memastikan agar semua desa punya BUMDes, harus dikawal ya,” ujar Eko.
Desa Ponggok sangat patut dijadikan contoh dalam mengelola BUMDes. Desa yang luasnya hanya 200 hektar itu berhasil memanfaatkan potensi yang ada sebagai penggerak perekonomian desa. “Itu karena BUMDes,” ungkapnya.
Awalnya, pendapatan desa tersebut hanya dari pengelolaan kolam renang dengan batu alam yang pendapatan per tahun tidak sampai Rp 10 juta. Pendapatan Asli Desa (PADes) sekecil itu tentunya untuk membayar gaji saja tidak cukup.
Kemudian, Kepala Desa Ponggok bersama masyarakatnya memaksimalkan peran BUMDes. Potensi yang ada tersebut mampu disulap menjadi kawasan wisata snorkeling dengan menaruh karang, sofa hingga motor yang menarik para wisatawan berkunjung. “Sekarang keuntungan mereka mencapai Rp 10 miliar per tahun,” tutur Eko.
Bahkan lanjutnya, melalui dana yang ada di BUMDes, masyarakat diberikan modal untuk menjadikan kamar rumahnya sebagai homestay. Pendapatan penduduk menjadi meningkat dan tentunya kesejahteraan semakin terlihat nyata.
Lebih hebat lagi, atas peran BUMDes, di desa Ponggok dibuat program 1 rumah 1 anak di perguruan tinggi. Setiap rumah di desa tersebut, satu orang ditanggung biaya pendidikannya sampai perguruan tinggi. “Ini yang namanya membangun Indonesia dari pinggiran, masyarakat desa sejahtera karena kemandirian desanya,” kata Eko.
Dalam hitungannya, jika penduduk desa memiliki penghasilan Rp 2 juta perbulan, maka secara keseluruhan uang yang terkumpul dari desa mencapai Rp 12 ribu triliun. Nilai tersebut jauh di atas jumlah APBN Indonesia.
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Provinsi NTB, H Rusman mengungkapkan, sampai saat ini jumlah BUMDes yang ada di NTB sebanyak 425 dari 995 desa. Dari 425 BUMDes yang sudah terbentuk, hanya sekitar 220 saja yang aktif.
Fenomena ini tentunya sangat memprihatinkan. Terlebih lagi sekitar 225 BUMDes keberadaannya antar hidup dan mati. Sementara 570 desa masih belum memiliki BUMDes. “Seharusnya semua desa memiliki BUMDes, apalagi dana desa nilainya cukup besar untuk bisa mengembangkan BUMDes. Makanya itu yang terus kita dorong selama ini,” ucap Rusman.
Terhadap BUMDes yang sudah ada, BPMPD akan memberikan pelatihan dalam manajemen pengelolaan. Sementara untuk desa yang belum, akan terus didorong untuk membentuk BUMDes. “Modal untuk bentuk BUMDes itu bisa diambil dari dana desa, atau bisa juga uang dari masyarakat. Daripada uang masyarakat mengalir ke luar desa, lebih baik perputarannya di desa itu saja melalui BUMDes,” katanya. (zwr)
