Demokrat Tak akan Latah Soal Cagub

TGH Mahalli Fikri (Dok/ Radar Lombok)

MATARAM—Dinamika politik menuju suksesi pilkada NTB kian hangat. Partai politik pun sudah saling menjajaki kemungkinan koalisi dan memunculkan bakal calon yang menang.

Sekretaris Partai Demokrat NTB, Zainul Aidi mengatakan, meski gawe demokrasi masyarakat NTB sudah kian dekat, dipastikan partainya tak akan ikut-ikutan latah. Pihaknya tidak ingin tergesa-gesa mengusung calon yang akan dijagokan.

"Kita tidak ikut-ikutanlah soal cagub," katanya, Senin (5/9).

Dia berpandangan, pilkada NTB 2018 relatif masih terlalu jauh. Dinamika politik pun masih terus berubah-ubah. Praktis, Demokrat tidak akan terburu-buru dalam  memutuskan dukungan dalam pilkada NTB.

Partai Demokrat menurutnya, saat ini lebih fokus mempersiapkan Musda yang bakal dilangsungkan pertengahan September ini. Meski begitu, Musda bakal segera dilaksanakan, tidak menutup kemungkinan Demokrat akan melakukan pembahasan terkait persiapan menyongsong pertarungan pilkada serentak 2018 di NTB.

Ada 4 pilkada yang akan dilangsungkan serentak di NTB 2018 mendatang. Yakni, pilkada NTB, pilkada Lombok Timur, pilkada Lombok Barat dan pilkada Kota Bima.

Dia menepis kembali jika hal itu terkait dengan kemungkinan figur bakal calon akan didukung dan diusung dalam pilkada NTB 2018. "Kita belum akan berbicara figur bakal cagub. Tapi kita lebih bicara terkait konsolidasi, koordinasi dan penguatan struktur kepartaian hingga pengurus terbawah," ucapnya.

Dikatakan, Partai Demokrat NTB lebih fokus dan konsentrasi baik di eksekutif dan legislatif dalam menjalankan tugas dan amanah yang diberikan masyarakat NTB. Sehingga pihaknya tidak akan terlalu dini membicarakan dan membahas soal figur bakal cagub.

Apalagi mengingat, Gubernur NTB saat ini dijabat ketua DPD Partai Demokrat NTB, Dr. TGH Zainul Majdi. "Kader Demokrat fokus bekerja bagi masyarakat saja," ungkapnya.

Wakil Ketua DPD Partai Demokrat NTB, TGH Mahalli Fikri menambahkan, Demokrat memiliki prosedur dan mekanisme dalam penentuan bakal calon kepala daerah yang akan diusung. Baik di pilkada gubernur dan pilkada bupati/walikota.

Misalnya, harus ada survei internal untuk mengetahui tingkat elektabilitas dan potensi kemenangan calon kepala daerah didukung tersebut. Tak terkecuali, potensi koalisi dengan parpol lainnya untuk mendukung calon. Ini mengingat, Partai Demokrat NTB tak memiliki cukup kursi untuk mengusung pasangan calon sendiri. Praktis, membutuhkan koalisi dengan parpol lainnya.

Terkait dengan ketua DPD Partai Demokrat NTB, Dr. TGH Zainul Majdi tak boleh mencalonkan diri kembali sebagai Gubernur dalam pilkada NTB 2018, Mahalli mengatakan, Partai Demokrat memiliki cukup banyak kader yang berpeluang dan potensial didukung dan diusung dalam pilkada NTB 2018. Dia optimis Demokrat tak bakal kesulitan mempersiapkan bakal calon dipersiapkan untuk melanjutkan kepemimpinan pasca TGB kedepan. (yan)