Demo Hardiknas Ricuh

Demo Hardiknas Ricuh
RICUH: Ratusan massa aksi ketika ricuh di depan kantor gubernnur,Selasa kemarin (5/2) (M.Haerudin/Radar Lombok)

MATARAM—Aksi demonstrasi ratusan massa untuk memperingati Hari Pendidikan  Nasional (Hardiknas) di depan kantor gubernur NTB diwarnani kericuhan, Selasa kemarin (2/5).

Massa terlibat baku hantam dengan petugas kepolisian. Bahkan aparat membubarkan massa aksi dengan  menyemprotkan gas air mata.

Kericuhan tersebut berawal dari peserta aksi dari Ikatan Mahasiswa Muhamadiyah (IMM) Cabang Mataram menerobos masuk ke kantor gubernur. Aksi mereka langsung  dihalangi aparat kepolisian sehingga aksi dorong tak terhindarkan. Karena sama- sama saling ngotot,  aksi saling pukul itupun tak terhindarkan. Bahkan beberapa mahasiswa digiring  oleh aparat untuk diamankan.

Begitu juga saat massa dari berbagai organisasi yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Indonesia untuk Perubahan (GMUIP) Mataram.  Ratusan massa membakar kertas dan berusaha dipadamkan oleh petugas namun mendapat halangan.

Massa yang tergabung dari berbagai organisasi kampus seperti SMI, PEMKRI, FMS, FKP Macerdes, Kamil, IMPS, HMP2K, MWPM, BEM Peternakan Unram, PPMI, KAH, FKPPMS tersebut, menuntut berbagai persoalan yang berkaitan dengan pendidikan saat ini. Mereka  menilai pendidikan  bukanya malah  membaik namun semakin terpuruk. Hal tersebut dibuktikan dengan sebagian besar sekolah di NTB ternyata belum terakreditasi, terutama untuk SMP dan SMK.”Tercatat dari 226 SMK yang ada,  ada 70,3 persen belum terakreditasi. Itu artinya masih banyak sekolah yang menyelenggarakan pendidikan ala kadarnya,”ungkap Paren selaku koordinator lapangan (Korlap) dari massa GMIP Mataram ketika berorasi.

Kondisi pendidikan tersebut tidak hanya di tingkap sekolah, akan tetapi hal tersebut terjadi juga di perguruan tinggi.Seperti dugaan banyaknya kasus pungutan liar (Pungli) di berbagai kampus di Kota Mataram. Bahkan ironisnya dugaan pungli tersebut dijalankan secara sistematis.”Bagaimana mungkin pendidikan bisa maju kalau pendidikanya dikapitalisasi oleh para penguasa di negeri ini,”ungkapnya.

Massa aksi dari GMIP meminta agar gubernur   membuat surat edaran  kepada seluruh lembaga pendidikan di NTB terkait larangan pungli. Melarang  menaikkan biaya pendidikan, jaminan berekspresi serta menindak tegas oknum yang terbukti melakukan pungli dalam dunia pendidikan. ”Majunya sebuah daerah terlihat dari bagaimana kualitas pendidikanya. Akan jauh tertinggal NTB ini jika pendidikanya diwarnai dengan aksi pungli,” ujarnya.

Massa aksi semakin emosi ketika ditemui oleh Karo Humas Pemprov NTB Yusron Hadi. Mereka enggan diterima oleh perwakilan selain gubernur. Massa kembali dipertemukan dengan Asisten I Setprov Agus Patria. Massa pun akhirnya mendengarkan penjelasan dari perwakilan pemprov tersebut setelah lama bernegosiasi.

“Memajukan pendidikan merupakan kewajiban pemerintah. Aaat ini juga pemerintah NTB sangat mendukung apapun upaya yang dilakukan oleh mahasiswa maupun masyarakat sepanjang kegiatan tersebut berguna untuk kesejahteraan masyarakat,” ungkap Agus Patria.

Untuk pungutan liar yang dinilai banyak di dunia pendidikan, pihaknya menyampaikan agar mahasiswa membawa data dan melaporkanya ke penegak hukum.  Hal tersebut karena Indonesia merupakan negara hukum. ”Kalau masalah pungli, silahkan kalau ada buktinya langsung dilaporkan dan kami juga akan tindak yang melakukan pungli tersebut,”ujarnya.

Sementara itu Kapolres Mataram AKBP Muhammad ketika ditemui di lokasi mengatakan kericuhan terjadi  karena massa aksi membakar kertas. Petugas berupaya memadamkan api itu tapi mahasiswa juga ikut kena gas air mata. “Anggota sebenarnya mau memadamkan api tapi massa aksi juga kena,tapi tidak ada niat untuk membubarkan massa kok,”ujarnya.

Setelah berulangkali mengalami ricuh, massa aksi akhirnya membubarkan diri dan mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian. Begitu juga dengan beberapa massa aksi yang sempat diamankan oleh petugas akhirnya dilepaskan.(cr-met)

Bagaimana reaksi anda ?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid