TANJUNG–Dinas Kesehatan Lombok Utara sedang berupaya mengejar akreditasi World Healt Organization/Badan Kesehatan Dunia (WHO) bidang pengurangan penyakit malaria.
Soalnya, daerah pimpinan Najmul Akhyar itu tak ingin terganggu dengan penyakit yang satu ini. Ditakutkan akan berimbas kepada wisatawan yang ingin menikmati objek-objek wisata di daerah tersebut. Hal ini mengingat Lombok Utara, masuk sebaai kawasan wisata internasional.
“Kami sedang fokus mengejar akreditasi dari WHO bidang eliminasi (pengurangan) penyakit malaria. Ini kita lakukan agar Lombok Utara sebagai objek wisata level internasional bebas dari penyakit tersebut,’’ ujar Plt Kepala Dinas Kesehatan Lombok Utara, H Suhardi kepada Radar Lombok, kemarin (12/10).
Menurut Suhardi, salah satu upaya untuk mencapai target itu adalah dengan membuat regulasi. Saat ini, pihaknya sedang menyusun draf peraturan bupati tentang pengurangan penyakit tersebut. Optimisme ini didasari prestasi daerah itu yang secara tiga tahun berturut-turut mampu mengendalikan penyakit malaria sesuai standar nasional. Yaitu mampu menekan di bawah 1 kasus dalam 1000 penduduk.
Karennya, jelas Suhardi, urgensi regulasi itu ditelurkan untuk mempertahankan prestasi ini dengan melakukan pembinaan ke masyarakat. Sehingga masyarakat bisa sadar akan kebersihan lingkungannya. “Dengan mengajukan semua persyaratan ini nanti, maka badan kesehatan dunia akan bisa melihat apakah layak atau tidak. Jika layak akan diberikan sertifikasi dunia yang dianggap eleminisia,” harapnya.
Disebutkan Suhardi, tahun 2015 ditemukan hanya 100 kasus dari 242.707 penduduk. Sedangkan tahun 2016 hingga bulan Oktober ini baru ditemukan 33 kasus. Meski diakui, Lombok Utara termasuk daerah representitif yang memungkinkan munculnya daerah perindukan nyamuk menularkan malaria.
Mengantisipasi kemungkinan ini, pihaknya akan melibatkan sektor terkait bagaimana untuk melakukan pengendalian. Salah satunya dengan memanfaatkan embung-embung berpotensial agar tidak mengindukkan nyamuk malaria. ‘’Begitu juga di sejumlah objek wisata telah ditata untuk mengantisipasi kemungkinan bertelurnya nyamuk malaria,’’ tuturnya.
Ditambahkan Suhardi, dari lima kecamatan di KLU, Kecamatan Bayan termasuk paling tinggi kasusnya, seperti di Desa Sukadana dan Akar-Akar. Karena itu, pihaknya menargetkan pada tahun 2018 Lombok Utara telah mendapatkan sertifikat dari WHO. Sehingga para wisatawan tidak was-was dalam berwisata ke daerah itu.
Di samping itu, penyakit malaria sangat berpengaruh juga terhadap perekonomian masyarakat. Secara kajian ekonomi bagi penderita akan kehabisan uang senilai Rp 100 juta. “Sehingga ditargetkan wisatawan tidak takut datang ke Lombok Utara,” pungkasnya. (flo)
