MATARAM – Pasangan bacagub dan bacawagub Dr Zulkieflimansyah – Hj Siti Rohmi Djalilah dipastikan sudah final. Direncanakan paket tersebut akan didukung dan diusung koalisi tiga parpol yakni, Partai Demokrat, PKB dan PKS. Namun, hingga saat ini belum ada tanda – tanda kejelasan deklarasi paket Dr Zul – Rohmi.
Padahal sebelumnya, seperti disampaikan ketua DPD Partai Demokrat NTB, TGH Mahally Fikry bahwa deklarasi paket Dr Zul-Rohmi digelar sebelum peringatan HUT puncak NTB ke 59 pada tanggal 17 Desember.
Dikonfirmasi kembali TGH Mahally Fikry berdalih tertundanya deklarasi karena ada persoalan teknis. Bacawagub Partai Demokrat, Sitti Rohmi sedang menunaikan ibadah umrah sampai tanggal 26 Desember mendatang. ” Tapi yang pasti, kita deklarasi tetap tahun 2017,” katanya.
Namun demikian, Mahally memastikan Partai Demokrat dan PKB sudah final koalisi. ” Koalisi Demokrat – PKB sudah tuntas,” tegasnya.
Dicecar terkait SK dukungan DPP Partai Demokrat bagi paket Dr Zul-Rohmi, Mahally menjawab hal itu sudah tidak ada masalah. Pihaknya akan mengumunkan secara resmi SK dukungan DPP Partai Demokrat saat deklarasi nanti. ” Prinsipnya, semua sudah klir. Nanti saat deklarasi kita umumkan,” tegasnya.
Namun berbeda dengan disampaikan Mahally Fikry, Ketua DPW PKB NTB, Lalu Hadrian Irfani menegaskan, meski PKB dan Demokrat sudah menyatakan koalisi namun, hingga saat ini DPP belum menerbitkan SK dukungan di pilkada NTB.” Masih belum ada SK dukungannya,” tegasnya.
Ia mengatakan, hingga saat ini DPP masih melakukan telaah dan kajian terhadap dukungan di pilkada NTB 2018. “Sedang digodok di DPP dan DPP sedang memantapkan pilihan,” terangnya.
Dicecar apakah PKB tetap akan berkoalisi dengan Demokrat, Sementara PKS sudah siap mengusung paket Zul-Rohmi?.Menjawb hal tersebut, Hadrian tidak ingin buru – buru memastikan PKB akan mengusung paket Dr Zul-Rohmi.“Kami hanya mengatakan paket Dr Zul-Rohmi di panggil ke DPP untuk uji kelayakan,” tegasnya.
Namun begitu, ia mengatakan, PKB terus melihat dinamika politik di NTB yang dianggap terus dinamis.
” Semua proses kan tergantung DPP,” pungkasnya.(yan)
