PRAYA–Debat perdana Paslon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah kacau. Selain banyaknya kesalahan teknis, akses wartawan melakukan peliputan langsung acara yang digelar KPU Lombok Tengah ini tidak longgar.
Padahal seharusnya penyelenggara membuka selebar-lebarnya ruang bagi para wartawan untuk meliput agar apa yang menjadi materi debat bisa diketahui oleh seluruh elemen masyarakat.
Setiap orang harus menunjukkan surat undangan KPU. Masalahnya, wartawan tidak ada mendapat surat undangan kecuali wartawan TVRI selaku televisi yang menyiarkan langsung acara ini.” Seharusnya wartawan diberikan juga undangan, karena mereka menjalankan tugas untuk melakukan liputan dan mereka harus mendapatkan berita. Tapi coba koordinasi dulu dengan KPU, karena kami hanya menjalankan tugas,” ungkap salah seorang penjaga pintu masuk Hotel D-Max Praya, Minggu malam (8/11), tempat berlangsungnya acara.
Ketentuan ini sempat membuat wartawan protes. Salah satu yang protes adalah Buyung Kurnia wartawan Radar Mandalika. Baginya tidak ada alasan KPU menutup akses wartawan. Kalaupun alasan Covid-19, toh banyak yang lain yang diizinkan masuk.” Kalaupun KPU beralsan juknis yang harus taat protokol kesehatan (Prokes) dengan ada pembatasan jumlah yang hadir, kenapa masih banyak diberikan orang masuk dalam wilayah hotel, banyak juga dari mereka yang tidak menerapkan protokol Covid-19 dengan duduk tidak mematui jarak dan melepas masker,” terangnya.
Ia menegaskan seharusnya KPU lebih perofesional dalam menyelengarakan debat terbuka ini. Wartawan memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait apa yang menjadi visi- misi dalam debat para kandidat ini. “ Yang menjadi pertanyaan kami apakah dalam Juknis ini wartawan juga tidak diberikan hak dalam menjalankan tugas untuk mendapatkan informasi debat Paslon,” terangnya.
Salah seorang komisioner KPU Lombok Tengah, Ahmad Fuaddi, menegaskan, pihaknya tidak bisa berbuat banyak terkait dengan tidak bisanya wartawan mengakses kegiatan debat ini secara langsung. Karena memang pihaknya menayangkan secara langsung kegiatan debat ini dengan harapan bisa diakses dari rumah oleh para wartawan.” Emang pusing kepala saya pikirkan media cetak, di kondisi Covid-19 ini aturan KPU sangat ketat ini untuk mnghindari kerumunan. Sehingga disiarkan langsung oleh TV, agar bisa ditonton di rumah, kami tidak bisa berbuat banyak. Mudah- mudahan ada celahnya untuk debat kedua pada 30 November agar paling tidak media cetak bisa ambil gambar sebelum debat dimulai, tentu dengan jaga jarak,”tegasnya.
Ketua Bawaslu Lombok Tengah, Abdul Hanan, menegaskan, pihaknya menyoroti pelaksanaan debat yang meski memang sudah berjalan dengan baik. Akan tetapi, masih ditemukan banyak kesalahan- kesalahan yang sifatnya teknis yang kedepan di debat selanjutnya harus menjadi acuan untuk dilakukan perbaikan.
“Tulisan waktu di saat berlangsung debat sempat tidak kelihatan dan ini sebenarnya permasalahan- permasalahan teknis yang harus diselesaikan. Termasuk oleh KPU seharusnya menyediakan LCD di luar arena agar masyarakat yang datang juga bisa mengakses masuk ruangan, ini tidak ada sama sekali,” tegasnya.(met)
