Terkait Pertamina Arahkan Masyarakat Gunakan BBM Nonsubsidi
MATARAM – Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) solar sudah berkali-kali terjadi hampir di semua SPBU di Pulau Lombok. Dengan dalih solar sebagai BBM subsidi, maka masyarakat diarahkan untuk menggunakan BBM nonsubsidi. Kondisi tersebut akan berdampak terhadap kenaikan harga komiditi, termasuk bahan pokok (bapok) pangan. Pasalnya, angkutan barang dan ekspedisi menggunakan BBM jenis solar.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Provinsi NTB Ni Ketut Wolini menilai seringnya terjadi kelangkaan BBM jenis solar akan berdampak besar terhadap arus distribusi barang, khususnya bahan pokok (bapok) pangan. Pasalnya, hampir semua armada transportasi angkutan darat untuk barang ini menggunakan BBM jenis solar.
“Kalau solar sudah langka, maka akan berdampak terhadap distribusi barang dan ujungnya kenaikan harga,” kata Ni Ketut Wolini kepada Radar Lombok, Kamis (3/9).
Apalagi jika arahan pihak Pertamina meminta angkutan barang menggunakan BBM nonsubsidi selain solar, maka akan berdampak besar terhadap harga barang. Karena harga biaya BBM jenis solar dengan BBM nonsubsidi jelas berbeda. Sehingga pengusaha akan mengluarkan biaya operasional angkutan lebih besar, jika dibandingkan ketika menggunakan BBM solar.
Menurut Wolini, Pertamina bisa saja dengan mudah mengarahkan masyarakat menggunakan BBM nonsubsidi diluar solar, tapi dampaknya tidak pernah dipikirkan terhadap kenaikan harga barang, lebih khususnya bahan pokok (Bapok). Karena secara otomatis, BBM solar langka dan diarahkan menggunakan BBM nonsubsidi lain, biaya yang harus dikeluarkan oleh pengusaha semakin besar, dan berujung pada kenaikan harga barang.
Sekarang ini, kata Wolini, kondisi perekonomian masyarakat lagi dalam keadaan susah, karena dampak dari pandemi Covid-19. Masyarakat mengalami kesulitan yang luar biasa dampak dari Corona, dan lagi dipersulit dengan BBM solar langka, maka akan semakin memiskinkan rakyat.
“Sekarang ini daya beli masyarakat lagi anjlok dan susah karena pandemi Covid-19 ini. Kalau ditambah lagi keinginan Pertamina agar angkutan umum menggunakan BBM nonsubsidi, maka akan semakin mempersulit masyarakat yang sudah susah,” tegasnya.
Oleh sebab itu, Wolini meminta pemerintah daerah mencarikan solusi terkait persoalan seringnya terjadi kelangkaan BBM jenis solar di hampir semua SPBU di Pulau Lombok. Karena hal tersebut berdampak terhadap banyak sektor, khususnya distribusi barang bahan pokok ke sejumlah daerah di NTB. Selain itu, kondisi juga akan berdampak terjadinya kenaikan harga barang, di tengah masyarakat lagi kesulitan ekonomi, karena dampak dari pandemi Covid-19.
“Kita minta pemda bisa carikan jalan keluar, agar BBM solar ini bisa terpenuhi seperti biasa. Karena kondisi daya beli masyarakat sekarang ini lagi terpuruk,” ucapnya.
Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Kamar Dagang Industri Indonesia (Kadin) NTB H Lalu Anas Amrullah mengatakan, apakah solar ini hanya langka hanya di NTB saja atau juga terjadi di seluruh Indonesia. Jika dilihat dari produk tersebut datang dari luar dan ekspedisi mengalami kesulitan karena solar langka, maka pasti dampak akan berpengaruh terhadap kenaikan harga. Karena komponen solar itu kalau tidak salah pada transportasi itu 30-40 persen dari biaya transportasinya. Kalau biayanya segitu ya otomatis harga barang akan naik.
“Kalau berbicara Lombok NTB saja, misalnya komoditi sayuran kita yang di Sembalun yang dikirim ke Mataram, ya itu biaya transportasinya kemungkinan naik,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) NTB I Komang Gandhi, mengatakan sekarang ini hampir seluruh SPBU menyediakan solar, ketika pasokan habis dari Pertamina, maka akan kosong dan berdampak pada antrian panjang kendaraan pengguna BBM solar.
“Selain solar itu ada BBM subtitusinya, andaikan dalam satu SPBU stok solar subsidi habis, maka masyarakat bisa membeli yang nonsubsidi,” kata Komang Gandhi.
Kendati demikian, Gandhi mengakui jika kuota ketersedian BBM jenis solar saat ini memang tidak mencukupi jika harus digelontorkan tanpa adanya pengaturan. Mengingat, minat penggunaan solar cukup tinggi, baik itu angkutan barang maupun kendaraan pribadi.
“Kalau digelentorkan secara normal tanpa ada pengaturan potensinya akan kekurangan, maka perlu pengaturan yang baik,” jelasnya.
“Jadi diatur sebaik mungkin supaya tercukupi, maka ya kadang hari ini dipasok besok diatur sedikit. Ya harap di maklumilah namanya barang subdisi,” katanya. (dev)
