Daulat Pohon Pawang Rinjani

DAULAT POHON : Direktur Pembenihan Tanaman Hutan Mirjanto, Wakil Ketua DPD RI HM. Farouk, Irdam IX Udayana Lalu Rudy Irham Srigede, dan Ketua Dewan Pembina Pawang Rinjani bersama pengurus Pawang Rinjani melakukan aksi tanam bibit melibatkan para pemuda (HERY MAHARDIKA/RADAR LOMBOK)

TANJUNG-Kelompok konservasi lingkungan Pawang Rinjani menggelar daulat pohon dengan menanam ribuan bibit Flamboyan (delonix regia) di Pantai Teluk Sedayu Dusun Lekok Desa Gangga Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara, Minggu (23/10).

Kegiatan ini direncanakan akan berlangsung hingga bertepatan dengan hari sumpah pemuda 28 Oktober mendatang dengan menyisir tujuh kilometer pesisir pantai Kota Tanjung, hingga lokasi tertinggi Gawah Leong 1.493 meter di atas permukaan laut. Aksi peduli lingkungan ini digagas Pawang Rinjani bekerjasama dengan IOI Group, Felda, Felkra, Genting Plantation, Yayasan Pahang (YP) dan sejumlah organisasi lainnya.

Tampak hadir dalam kegiatan tanam pohon flamboyan tersebut, Wakil Ketua DPD RI Farouk Muhammad, Direktur Pembenihan Tanaman Hutan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Mintarjo, Irdam IX Udayana Kolonel CZI Lalu Rudy Irham Srigede, KPH, dan SKPD lingkup Pemkab Lombok Utara. “Kegiatan ini yang pertama, nanti ada kegiatan lanjutan di kawasan hutan Leong pada 28 Oktober,” terang Humas Pawang Rinjani, Abdullah Alkaff.

Saat ini, Pawang Rinjani tengah mempersiapkan 40 ribu bibit pohon flamboyan yang akan ditanam di seluruh NTB, tidak hanya Lombok Utara. Pohon flamboyan dipilih karena varietas ini mampu hidup di lahan kering. Karakterisktiknya yang memiliki bunga merah menyala juga memberi kesan artistik dan indah. “Kita sasar juga objek-objek wisata,” jelasnya.

Pawang Rinjani juga akan bepartisipasi dalam kegiatan Pesona Gili Indah yang akan digelar 5 hingga 6 November mendatang, dengan menanam seribu bibit pohon flamboyan di kawasan tiga gili. Program membumikan pohon flamboyan ini akan dilakukan hingga 2019 mendatang, saat pohon flamboyan yang sudah ditanam mekar.

Apink menjelaskan, saat ini pihaknya juga tengah mengajukan proses izin pengelolaan kawasan hutan di Leong, Tanjung. “Peringatan sumpah pemuda 28 Oktober kita akan tanam di kawasan hutan Leong,” katanya.

Kenapa Leong yang dipilih, Apink menjelaskan Leong merupakan pusat penyangga Kecamatan Tanjung, yang menjadi pusat pemerintahan dan masyarakat Lombok Utara. “Di sana kondisinya juga sudah mulai kekurangan pohon. Kalau ini tidak dilakukan kami khawatir bencana alam bisa terjadi,” tuturnya.

Daulat pohon ini salah satu kegiatan sosial Pawang Rinjani yang peduli akan lingkungan hidup. Selain dari peduli pendidikan, sosial budaya, ekonomi, dan spiritual.  “Daulat pohon yang diselenggarakan Pawang Rinjani ikhalas untuk bumi kita tercinta. Gerakan marwah daulat pohon ini bukan hanya menanam saja. Tetapi proses perkembangan pohon yang sudah ditanam juga harus terus diawasi. ”Selama tiga tahun kedepan kita akan membumikan pohon flamboyan untuk Rinjani Geosite,” kata Ketua Pembina Pawang Rinjani, Djohan Sjamsu.

Alam menurutnya, telah banyak mengajarkan pengetahuan kepada manusia dan juru adil yang tepat. Dikatakan, bahwa pada tahun 2050 sebanyak 9 miliar juta hutan dibutuhkan manusia sebagai keberlangsungan hidup. Karena hasil hutan bisa memberikan lapangan pekerjaan bagi manusia dengan berbasis ruang hijau. Dari pikiran itulah Pawang Rinjani selalu membangun mimpi besar untuk masa depan. “Daulat pohon inilah sebagai aplikasi yang nyata,” tandasnya.

Ia berharap kedepannya, Pawang Rinjani bisa bersinergi dengan instansi terkait untuk bersama-sama bergerak menghijaukan Indonesia. Karena Pawang Rinjani melakukan penanaman pohon di dalam hutan maupun di luar hutan. “Untuk kawasan strategis atau di luar hutan selama tiga tahun dengan membangun hutan yang tertata bernilai komoditi seperti perkebunan dan lainnya, sehingga bisa menjadi blok percontohan. Semoga ini menjadi perhatian untuk bersinergitas,” harapnya.

Sementara itu, Direktur Pembenihan Tanaman Hutan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Mintarjo menyampaikan, pihaknya sangat mengapreasi kegiatan marwah daulat pohon yang digagas Pawang Rinjani ini. Kepedulian terhadap pohon yang menghasilkan oksigen, mengatur tata air yang tidak membuat banjir dan bisa menampung air pada waktu musim kekeringan.

Pada saat ini, telah banyak kejadian yang disebabkan alam sudah tidak bersahabat seperti bencana banjir yang terjadi di Garut memakan korban. Kemudian, beberapa tahun lalu banyak kekeringan di beberapa tempat dan tanah longsor. “Itu menunjukan adanya kerusakan alam,” tandasnya.

Selain itu, ada juga fenomena perubahan iklim dari elnino ke lanina dan sebaliknya. Hal ini menunjukan terjadi pemasana global. Apabila hal ini dibiarkan tanpa ada gerakan lingkungan, maka kedepan sangat berbahaya menimpa bumi ini. “Dan ditemukan juga banyak pencemaran lingkungan di berbagai tempat,” paparnya.

Apa yang dilakukan Pawang Rinjani lanjutnya, pada masa lalu, pada masa ini, dan masa akan datang semua itu sangat bermanfaat kepada manusia dan generasi nantinya. Oleh karena itu, pemerintah berharap supaya bisa memberikan partisipasi seperti perusahaan di daerah menyalurkan CSR untuk Pawang Rinjani dalam mendaulat pohon.

Daulat pohon jelasnya, bisa menyasar ke perkotaan dengan membuka hutan kota yang harus disiapkan lahan oleh pemerintah daerah, kemudian di pesisir bisa menanam mangrove, cemara, flamboyant, dan sejenisnya. Begitu juga hutan lindung bisa dilakukan dengan kawasan hutan kemasyarakatan (HKm) yang menghasilkan sinergitas antara pemerintah daerah dengan kelompok masyarakat. “Terakhir tetaplah melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat,” imbuhnya.

Dijelaskannya, saat ini pihaknya juga memiliki program yang bisa disinergikan dengan masyarakat seperti kebun bibit rakyat, agro forestry, pembangunan hutan kota, rehabilitasi mangrove, dan pengelolaan hutan kemasyarakatan. Lebih lanjut, terkait pengelolaan hutan kemasyarakatan Mintarjo menjelaskan Kementrian LHK dalam hal ini yang menentukan areal kerja sedangkan izin akan dilakukan provinsi sesuai dengan UU 23 Tahun 2014. “Siapa saja boleh mengelola hutan asal mengikuti aturan,” terangnya..

Untuk memberikan izin tentu harus didahului dengan proses verifikasi terkait ada atau tidaknya masyarakat yang akan mengelola. Selanjutnya dibuat perjanjian kerja antara kelompok masyarakat dan instansi terkait, di mana diatur hak dan kewajiban masyarakat.  “Pemerintah yang menyediakan hutannya, membimbing dan memberikan sebagian pembiayaan jika diperlukan,” tandasnya.

Terkait pengawasan, pemerintah akan melakukan monitoring dan evaluasi. Jika dalam proses tersebut ditemukan sesuatu diluar perjanjian kerja maka izin akan dicabut.

Wakil Ketua DPD RI Dapil NTB, Prof. H Farouk Muhammad mengatakan, bahwa NTB merupakan kawasan rawan bencana. Sehingga perlu melakukan antisipasi dalam mencegah rawan bencana yang akan disebabkan ulah tangan manusia yang mengalihkan fungsi hutan. Ia pun menegaskan kepada pemerintah harus turut ambil bagian dalam pengawasan hutan. Karena dewasa ini tidak sedikit hutan yang sudah dialihfungsikan sehingga tidak bisa menjadi daerah penyangga.

Seperti halnya pemerintah desa yang telah mendapatkan dana pusat berupa dana desa harus bisa mengalokasikan untuk penanaman pohon di masing-masing wilayahnya. “Alam tidak meminta banyak, hanya meminta untuk menanam dan merawatnya. Mari membangun KLU baik laut dan hutannya,” pintanya. (flo/*)

Bagaimana reaksi anda ?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid