SELONG—Validasi data penerima bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk siswa miskin jenjang pendidikan SMA/SMK di Lombok Timur (Lotim) mulai dilakukan. Validasi ini dilakukan langsung oleh Kementerian terkait di pusat.
Di Lotim sendiri, jumlah siswa miskin yang menerima bantuan KIP sekitar 1000-an lebih. Ini total dari sekitar 3 ribu lebih siswa SMA yang ada di Lotim. Besaran bantuan yang diterima per siswa sekitar Rp 1 juta.
[postingan number=3 tag=”lotim”]
“Kita lagi di Jakarta untuk menghadiri Rapat Koordinasi ( Rakor). Ini Rakor terkait penerimaan bantuan KIP,” ungkap Kepala Unit Pelayanan Pendidikan Menengah Pendidikan Khusus dan Pendidikan Luar Khusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB, M Junaidi, Rabu kemarin (5/4) .
Dikatakan, karena masih proses validasi. Maka mereka juga belum mengetahui secara pasti berapa total keseluruhan siswa miskin jenjang pendidikan SMA/SMK di Lotim yang akan menerima bantuan KIP tahun ini. Begitu juga dengan anggaranya, dia juga belum mengetahui nominal secara pasti, berapa yang akan digelontorkan oleh pusat.
“Hasil Validasi belum keluar. Jadi kita belum tau berapa jumlah siawa, dan berapa besar anggarannya,” sambungnya.
Terkait realisasi pencairan bantuan ini lanjutnya, seperti tahun sebelumnya, pencairan biasanya dilakukan di pertengahan tahun. Setiap tahun pencairan hanya dilakukan sekali. “Waktunya belum kita tau pasti. Tapi biasanya pertengahan tahun,” sebut Junaidi.
Selain itu, dalam Rakor itu mereka juga mengusulkan agar pencairan bantuan KIP tahun ini tidak dilakukan melalui bank penyalur, yaitu BNI. Karena belajar dari tahun sebelumnya, terutama di Lotim, proses pencairan sering kali terkendala lantaran keberadaan bank penyalur ini yang sulit dijangkau, terutama oleh siswa yang berada di pelosok. “BNI di Lotim cabangnya kan hanya ada di kota. Beda dengan bank lain, punya cabang sampai ke kecamatan,” ucapnya.
Untuk itu, mereka yang hadir dalam Rakor itu meminta agar pencairan bisa dilakukan melalui koperasi yang ada di sekolah. Nantinya pihak bank penyalur tinggal mengalihkan bantuan itu ke koperasi sekolah. Dengan ini, maka proses pencairan pun akan semakin mudah. “Itu cuma usulan. Tapi belum disetujui,” tutup Junaidi. (lie)
