PRAYA — Pemkab Lombok Tengah (Loteng) menemukan banyaknya data para korban gempa, penerima bantuan dari pemerintah yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan, alias masih amburadul. Parahnya lagi, ada data korban penerima bantuan yang alamatnya salah, sehingga tidak ditemukan di lapangan ketika di verifikasi.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Lombok Tengah, Lalu Firman Wijaya ketika dikonfirmasi membenarkan, kalau banyak data yang salah entri (dimasukkan). Sehingga pihaknya langsung melaksanakan rapat uji publik bersama Kapolsek dan Camat untuk mencari kebenaran data itu di lapangan. Karena banyak ditemukan nama korban gempa tercatat, namun belum ditemukan dilapangan. “Kita rapat untuk kembali melakukan validasi data yang sudah di verfikasi sebelumnya. Karena memang banyak yang salah,” ungkap Firman Wijaya, Selasa kemarin (2/10).
BACA JUGA: Warga Masih Bertahan di Tenda Pengungsian
Meski begitu, pihaknya membantah kalau ada manipulasi data. Dia memperkirakan terjadinya kesalahan itu terjadi kemungkinan saat pengiriman data oleh petugasnya. Terlebih jumlah dari data rumah yang rusak berat maupun ringan dan sedang sekitar 25 ribu lebih. “Kalau jumlahnya sendiri sudah riil. Kesalahannya ada pada nama korban penerima bantuan dan alamatnya saja. Tapi kami akan mengatasi persoalan itu, sampai bantuan yang digelontorkan bisa sampai kepada warga yang memang betul-betul dilanda gempa,” jelasnya.
Terkait kapan bantuan itu akan dicairkan? Sejauh ini sebagian bantuan sudah ada di rekening penerima. Sembari menunggu pembangunan rumah mereka kembali, pihaknya dari Pemkab sedang melakukan pembangunan rumah hunian sementara (Huntara) untuk warga. Terlebih saat ini warga masih banyak yang tinggal di pengungsian.
Firman menegaskan, untuk pengawalan dana bantuan itu, selain dari aparat penegak hukum, pihaknya juga akan menyiapkan petugas. Sehingga tidak ada kesempatan bagi oknum yang ingin bermain pada hak warga tersebut. “Nanti kita akan memberikan pendampingan kepada warga yang menerima bantuan. Jangan sampai ada oknum yang mempermainkan warga dengan alasan tidak jelas,” tegasnya.
Sementara Kapolres Loteng melalui Kapolsek Batukliang Utara, Iptu I Komang Ronoka menyatakan bahwa kerusakan di wilayahnya memang terparah. Terkait pendataan, diakui kalau pihaknya menemukan dua nama yang salah, atau tidak ditemukan di lapangan. Kemungkinan kedua orang yang di data itu tertukar dengan data nama-nama dari kecamatan lainnya. “Kami baru dua menemukan penerimaan data tidak sesuai di lapangan. Kami minta agar Pemkab benar-benar memvalidasi data ini,” tegasnya.
BACA JUGA: DPR Minta Bencana Gempa NTB dan Sulteng Disatukan Jadi Berstatus Bencana Nasional
Terpisah, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lombok Tengah, H Muhammad menyampaikan, bahwa penanganan pasca gempa ini sudah masuk masa transisi atau masa pemulihan. Dimana untuk penataan bangunan yang rusak maupun pemulihan masyarakat yang trauma karena gempa.
Untuk rumah yang mengalami rusak berat akan diberikan bantuan sebanyak Rp 50 juta. Sedangkan untuk sedang sekitar Rp 25 juta. Begitu pula dengan rumah yang rusak ringan akan diberikan bantuan sebanyak Rp 10 juta. “Saat ini pembangunan Huntara untuk korban gempa masih terus kita lakukan. Kita pastikan semuanya sudah tuntas sebelum terjadinya musim hujan,” pungkasnya. (met)
