SELONG- Penyaluran berbagai jenis bantuan untuk warga yang terkena dampak Covid 19 di Lombok Timur menjadi atensi Inspektorat. Baik itu bantuan sembako Jaringan Pengaman Sosial (JPS) Provinsi NTB maupun kabupaten, Bantuan Sosal Tunai (BST) dari Kemensos, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) , dan lainnya.
Sejak tahap pertama, penyaluran semua jenis bantuan itu tak luput dari pengawasan Inspektorat. Entah itu pengawasan berkaitan dengan kualitas dan item bantuan maupun data warga penerimaan manfaat. Dari pengawasan itu persoalan yang ditemukan adalah masih banyaknya data penerima bantuan yang ganda. Termasuk juga ada item bantuan yang sudah rusak diterima oleh warga. Agar hal ini tidak kembali terjadi, pengawasan akan lebih ditingkatkan. Terutama untuk penyaluran bantuan JPS kabupaten tahap dua yang saat ini sedang berjalan. “Dari laporan kita terima setelah mendampingi BPKP ialah data yang dobel. Karena patokan dari BPKP adalah Kartu Keluarga (KK) resmi. Sementara sebagian warga ini masih ada yang belum punya KK. Soalnya kalau desa warga yang belum punya data boleh dapat, sementara BPKP tidak boleh,” terang Inspektur Inspektorat Lotim, Muhammad Hairi, Selasa (16/6).
Berkaitan banyaknya data penerima bantuan yang ganda ini jelasnya, itu belum masuk ke ranah penyimpangan. Melainkan hanya kesalahan administrasi yang bisa diperbaiki kembali.”Soalnya yang menjadi pertimbangan kita kartu KK yang belum jadi itu masih dalam proses,” imbuh Hairi.
Pengawasan terhadap data penerima bantuan Covid dilakukan secara acak oleh BPKP. Baik itu data warga penerima bantuan provinsi, kabupaten, desa maupun pusat. Sementara Inspektorat hanya sebatas menyerahkan data yang dibutuhkan oleh BPKP. Ia menambahkan untuk kualitas item bantuan yang dibagikan juga bagian dari pengawasan mereka. Terutama berkaitan dengan bantuan JPS kabupaten. Di penyaluran tahap pertama memang ada ditemukan bantuan rusak diterima warga di beberapa desa. Mereka pun langsung meminta pihak suplier untuk menggantikannya dengan bantuan yang layak.”Kita langsung berikan teguran ke suplier. Tindakan kita hanya bersifat persuasif sebagai upaya untuk mencegah agar tidak terjadi lagi. Setiap ada pemberian bantuan kami datang,” ungkapnya.
Ia menambahkan, setiap ada pemberian bantuan, Inspektorat selalu hadir untuk berikan pendampingan ke setiap desa. Tapi sejauh ini jelasnya, penyaluran atau pemberian bantuan untuk Covid ini belum ditemukan ada penyimpangan yang fatal.”Kalau pun ada temuan, kita tinggal tunggu laporan. Kalau kita yang temukan langsung, tentu akan ditindaklanjuti. Yang pasti semua program Bansos kita akan tetap jaga. Baik itu dari pusat, provinsi maupun kabupaten. Karena kita punya program dari pusat,” tandasnya.
Sebelumnya data penerima bantuan Covid terutama JPS kabupaten yang rancu juga dikeluhkan oleh sejumlah kepala desa. Hal itu disebabkan karena data warga penerima JPS kabupaten tahap pertama itu banyak yang dikurangi. Disisi lain warga yang telah mendapatkan bantuan di tahap pertama tentunya berharap bantuan serupa di tahap berikutnya. Kondisi tersebut membuat kepala desa dilematis. Bahkan para kades menyalahkah Dinas Sosial yang dianggap tidak cermat dalam melakukan pendataan.
Menyikapi hal ini Sekda Lotim HM. Juaini Taofik mengatakan, ia langsung melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial. Yaitu melakukan validasi kembali terhadap data warga penerima bantuan yang dikurangi di sejumlah desa. Namun kata dia, sebagian dari desa yang data penerimanya dikurangi dari penerima JPS kabupaten dialihkan untuk mendapatkan bantuan lain seperti BPNT.”Kalau ada dari warga penerima bantuan JPS Kabupaten yang dikurangi itu tidak dialihkan ke bantuan yang lain, kita minta desa bawa datanya by name by adress untuk kita kroscek bersama. Kita juga harus komunikasikan hal ini ke dinas terkait termasuk warga,”saran Taofik.(lie)
