PRAYA-Pembagian beras sejahtera (rastra) di Lombok Tengah kacau balau. Semua disebabkan kurang profesionalnya para petugas lapangan ketika melakukan pendataan.
Di Desa Selebung Kecamatan Batukliang misalnya, petugas BPS yang telah melakukan pendataan terhadap masyarakat miskin, banyak menyimpang dari kenyataan yang ada. Misalnya saja di antara penerima rastra, ternyata ada yang memiliki rumah mewah dan mobil. Sedangkan di sisi lain, masyarakat yang tidak memiliki penghasilan dan rumah layak tempat, malah itu tidak masuk dalam katagori penerima.
Hal inilah yang membuat masyarakat Desa Selebung Kecamatan Batukliang Loteng gerah dan mengadukan hal itu ke Wakil Bupati Loteng, Selasa kemarin (2/5). Di hadapan wakil bupati, Kepala Desa Selebung Agus Kusumahadi mengatakan, petugas BPS selama ini dinilainya tidak profesional dalam melaksanakan tugasnya di lapangan. Sebab selama ini, nama-nama yang keluar penerima rastra malah tidak sesuai dengan realita di lapangan.
Artinya, banyak di antara penerima sudah mapan sedangkan di sisi lain yang layak mendapatkan program tersebut malah tidak menerima. “Bagaimana kita menilai petugas BPS itu profesional, habis yang tidak layak malah tidak dapat dan yang layak dapat malah tidak didapatkan,” bebernya.
Selain itu lanjutnya, di Desa Selebung tahun lalu mendapatkan jatah 1500 Kepala Keluarga (KK), namun sekarang malah yang diterimanya 960 penerima. Sedangkan di sisi lain, angka kemiskinan di Desa Selebung semakin tinggi. “Angka kemiskinan di desa kami semakin tinggi, kok malah pendapatan Rastra tahun ini semakin menurun,” herannya.
Hal yang sama juga dikatakan oleh Kadus Ujung Ujung Bat Alfian, ia mengaku selama ia menjabat sebagai kadus, malah tidak pernah ada petugas BPS yang turun melakukan pendataan. Namun di sisi lain, tiba-tiba hasil pendataan dari BPS malah ada yang ia terima. “Ok saya tidak permasalahkan apakah BPS sudah melakukan pendataan ataukah tidak, namun yang saya tuntut kepada BPS, berani tidak mempertanggung jawabkan hasil pendataan yang telah dilakukan, sedangkan kami selaku kadus tidak pernah ada pemberitahuan sebelumnya,” kesalnya.
Sementara itu Wakil Bupati Loteng, Lalu Pathul Bahri mendorong agar pihak BPS segera menarik petugas yang ditempatkan di masing-masing kecamatan atau desa dan kelurahan. Sebab jika mengambil dari kesimpulan yang disampaikan oleh kepala Desa Selebung, ini sama artinya dengan petugas BPS kurang profesional dan harus diberikan pelatihan. “Saya tidak menyebutkan petugas BPS bodoh, namun perlu dicek kembali, bagaimana caranya mereka melakukan tugas di lapangan, apakah sesuai dengan aturan ataukah tidak,” akunya.
Selanjutnya, terkait adanya pengurangan terhadap 51 desa penerima Rastra, pihaknya juga tidak habis pikir, bagaimana caranya BPS melakukan pendataan. Sehingga di satu sisi ada desa yang bertambah penerima Rastra dan di sisi lain, ada desa yang malah dikurangi. “Saya ingin diberikan gambaran saja, bagaimana sih caranya BPS melakukan pendataan, sehingga hasilnya ini menimbulkan konflik,” ujarnya.
Semantara kepala BPS Loteng HL Supratna mengaku kalau petugasnya tidak mungkin salah dalam melaksanakan tugas. Sebab kriteria atau persyaratan mendapatkan rastra itu sudah jelas, sehingga pihaknya meyakini petugas dilapangan bekerja dengan kriteria tersebut. “Jika ada hasil pendataan yang salah, mari hadapkan siapa nama petugas BPS itu, sebab petugas BPS sudah tahu aturan,” sebutnya.
Terkait adanya pengurangan dan penambahan di masing-masing desa/kelurahan. Sumber data rastra dibuat oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dengan cara melakukan perengkingan siapa saja yang berhak menerima rastra. Dari data itulah menjadi bahan pijakan dalam mendistribusikan rastra di Loteng. “Jadi kami punya data riil yang didapatkan dari TNP2K,” akunya. (cr-ap)
