TANJUNG – Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU) Djohan Sjamsu-Danny Karter Febrianto Ridawan dihadapkan dengan pekerjaan besar, harus menuntaskan pembangunan belasan ribu rumah tahan gempa (RTG) hingga April 2021 ini, dengan anggaran yang tersedia dari BNPB.
Hanya saja, duet yang akrab dengan nama JODA ini dihadapkan dengan banyaknya kekeliruan data, sehingga serah terima buku tabungan pembangunan RTG yang harusnya dilaksanakan Selasa (2/3) ini terpaksa ditunda.
Sesuai data BPBD KLU, total kerusakan rumah warga akibat gempa 2018 mencapai 62.878 unit. Dari total itu yang sudah tuntas sebanyak 38.402 unit, sedangkan yang belum 24.476 unit yang terdiri dari tahap pertama sebanyak 17.308 unit dan tahap kedua sebanyak 7.168. Pemerintah KLU diberikan tenggat waktu sampai April 2021 untuk menuntaskannya. “Kami sudah rapat koordinasi dengan jajaran BPBD, Kapolres, Danrem, dan terkaitnya. Dan kami sepakat menunda pencairan buku tabungan pada SK susulan, karena kami sudah membentuk tim khusus yang akan turun memvalidasi data penerima hingga ke lapangan. Dan penundaan ini tidak akan lama,” ungkap Djohan didampingi Wabup Danny dan Penjabat Sekda Raden Nurjadi saat jumpa pers, Selasa (2/3).
Lebih lanjut dikatakan, penundaan ini untuk memvalidasi data agar lebih fokus, mana penerima kategori berat, sedang, dan ringan. Mengingat data penerima RTG sudah banyak kekeliruan sejak awal. Misalnya ada yang belum keluar SK-nya tetapi sudah membangun. “Tim khusus yang dibuat ini supaya mengetahui apa yang menjadi persoalan di lapangan. Kita ingin tertibkan, karena ada juga warga yang menerima lebih dari satu unit (masuk dalam data anomali). Ada juga yang membangun rumah kumuh, bukan rumahnya yang hancur akibat gempa,” terangnya.
Djohan juga mengkritik soal pengelolaan pembangunan RTG yang anggarannya Rp 3 triliun. Jika dikelola baik, seharusnya uang itu maksimal berputar di KLU dengan efek ekonomi sungguh luar biasa. “Saya tidak ingin rakyat menderita bertahun-tahun tinggal di pengungsian. Dan ini masih banyak yang harus diselesaikan dengan tenggat waktu dua bulan ini,” tegasnya.
Yang mengherankan kata Djohan, tahap pertama masih banyak warga belum mendapatkan RTG, tapi sudah diloncat ke SK susulan tersebut. Karena itulah, persoalan ini kuncinya di pendataan.
Sementara itu, Wabup Danny mengungkapkan, permasalahan RTG ini juga ada pada aplikator, fasilitator. Namun apa yang ada, harus dapat tuntas 100 persen pada April mendatang. “Kita tidak ingin jangan sampai menimbulkan masalah hukum, karena itu kita ajak semua terlibat termasuk teman-teman media. Nanti data yang divalidasi di uji publik yang disampaikan ke papan informasi desa, supaya masyarakat berhak menyampaikan jika belum masuk namanya. Dan persoalan RTG ini, besar dan gila dalam waktu singkat ini,” ungkapnya. (flo)
