Pemerintah Kota Mataram dalam hal ini Bagian Humas dan Protokol mengajak para wartawan mengikuti studi banding ke Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Pemerintah Kota Yogyakarta. Banyak pelajaran yang didapat.
ZULFAHMI-JOGJAKARTA
Rombongan studi banding tiba di Balai Kota Jogjakarta sekitar pukul 09.00 WIB, Rabu (5/4). Rombongan diterima oleh Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Jogjakarta Trihastono. Suasana akrab terjalin selama pertemuan berlangsung. “ Luas wilayah kami mungkin seluas satu kecamatan di Mataram,” ungkap Hasto.
Kondisi ini memudahkan pemerintah daerah setempat menyebarkan informasi seputar pembangunan daerah.” Kalau bisa cukup dengan pengeras suara saja masyarakat sudah mendengar informasi tersebut, saking padatnya,” ungkapnya.
Kondisi seperti ini membuat pola komunikasi relatif cepat, tetapi dengan kondisi seperti ini juga membuat tipologi masyarakat sangat kompleks. Dengan luas yang relatif padat ini membuat masyarakat menjadi kritis dan setiap ada masalah langsung disampaikan kepada pemerintah.
[postingan number=5 tag=”features”]
Dalam rangka menyebarluaskan informasi, Pemkot setempat menerbitkan media yang diberi nama “Informasi Kota” yang diterbitkan sebulan sekali.Uniknya, penulisnya bukanlah pegawai Humas atau Dinas Kominfo saja, melainkan warga umum. Dimana informasi yang disampaikan oleh masyarakat kepada pemerintah tersebut tentunya informasi yang membangun. Penulisnya berasal dari masyarakat dan pegawai PNS di semua Organisasi Perangkat Daerah.
Selain melibatkan masyarakat luas, penulisan di media juga melibatkan semua PNS. Karena itu PNS diberikan bekal ilmu kepenulisan.
Prinsip yang ditekankan oleh pemerintah Jogjakarta yakni semua SKPD menjadi corong pemerintah dalam rangka memberikan informasi kepada masyarakat. Tidak ada istilah pimpinan SKPD tidak memberikan informasi apalagi sampai mengatakan harus menungggu petunjuk kepala daerah.” Pimpinan SKPD sangat dilarang menjawab pertanyaan wartawan dengan jawaban menunggu petunjuk wali kota,”tuturnya.
Tujuan wali kota mengangkat para pimpinan SKPD untuk membantu wali kota bukannya membebani pimpinan dengan menunggu petunjuk.
Hal yang menarik yang dilakukan oleh Pemkot setempat adalah tidak pernah menerbitkan berita kerjasama dalam bentuk advertorial. “ Berita dalam kemasan advertorial ini sangat kami hindari karena itu dianggap sangat tidak menarik untuk dibaca,” tegasnya.
Untuk menyikapinya Humas mengemasnya dalam bentuk sebuah berita yang yang ringan dan menarik untuk dibaca. Dalam menjalin kerjasama antara Pemkot dan media, ia menyebutkan ada sekitar 25 sampai 30 wartawan yang biasa meliput yang terdiri dari media online, cetak dan elektronik. Untuk informasi tertentu setiap satu minggu Pemkot menggelar kegiatan jumpa pers.” Meski ada kerjasama dengan semua awak media, tetapi mereka tetap tidak menghilangkan aspek kritisnya,” tambahnya.
Kabag Humas dan Protokol Pemkot Mataram Lalu Mashun mengatakan pihaknya sangat takjub dan mengakui keberhasilan Humas Pemkot Jogjakarta mengelola informasi publik dengan melibatkan langsung masyarakat. “Apa yang kami dapatkan di sini akan kami sampaikan kepada dinas terkait dan akan coba diterapkan di Kota Mataram,” ungkapnya.
Ada perbedaan antara Mataram dan Jogjakarta soal posisi Bagian Humasnya. Di Jogjakarta Humas melebur di Dinas Kominfo. Sedangkan di Mataram Humas masih menyatu di struktur Sekretariat Daerah.(*)
