MATARAM – Pemerintah pusat dan provinsi mengklaim penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa di NTB berjalan dengan baik. Faktanya, masih banyak korban yang belum menerima bantuan hingga saat ini.
Problem penanganan pasca gempa bukan hanya pada lambannya pembangunan rumah hunian tetap (Huntap), namun juga lambannya pemerintah pusat memberikan dana. “Kita sudah usulkan lagi Rp 1,7 triliun untuk bantuan rumah,” terang Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB, H. Mohammad Rum, kepada Radar Lombok, Senin (8/4).
Kekurangan sebesar Rp 1,7 triliun tersebut hanya untuk korban gempa 2018. Belum lagi ditambah dengan kebutuhan untuk korban gempa 17 Maret lalu yang juga mengakibatkan ribuan rumah rusak. Apabila pemerintah pusat mencairkan dana sesuai usulan, Rum yakin akan mampu membiayai seluruh kebutuhan. “ Insya Allah cukup Rp 1,7 triliun,” katanya.
BACA JUGA: Wapres Pastikan Seluruh Korban Gempa Tertangani
Persoalannya, hingga saat ini Rum belum mengetahui kapan dana tersebut bisa cair. BPBD hanya bisa menunggu. Harapannya, tentu saja bisa secepatnya agar seluruh korban gempa bisa menerima bantuan.
Dana yang telah ditransfer oleh pemerintah pusat sebesar Rp 5.110.900.000 untuk korban gempa rumah rusak berat, sedang dan rusak ringan. Pemerintah baru berhasil menyelesaikan 3.999 unit rumah rusak berat, 2.584 unit rumah rusak sedang dan 9.727 unit rusak ringan.
Bupati Lombok Timur, H. Sukiman Azmy, mengaku kekurangan dana yang belum ditransfer di wilayahnya mencapai Rp 316 miliar. “Total dana yang belum ditransfer Rp 316,480 miliar. Terdiri dari rusak berat Rp 137,700 miliar, rusak sedang Rp 94,500 miliar dan rusak ringan Rp 84,280 miliar,” terangnya.
Disampaikan, jumlah korban di Lombok Timur sebanyak 28.498 KK. Dana yang dibutuhkan untuk membangun dan memperbaiki rumah sebesar Rp 766,345 miliar. Belum termasuk korban gempa bulan lalu. Dari total kebutuhan Rp 316 miliar, Lombok Timur baru menerima Rp 449,865 miliar. Sedangkan sisanya belum diketahui kapan akan ditransfer lagi oleh pemerintah pusat.
Wakil Bupati Lombok Timur, H. Rumaksi, berharap pemerintah pusat bisa segera mentransfer kekurangan yang ada. “Kami minta pemerintah agar segera mengirim sisa dana, agar pelaksanaan rehab/rekon rumah terdampak segera bisa dibangun,” ujarnya.
BACA JUGA: Bantuan Korban Gempa Sembalun Juga Disunat
Rumaksi tidak ingin masyarakatnya terlalu lama berada di hunian sementara (Huntara). Apalagi sudah cukup lama korban gempa berada di Huntara. “Yang terahir, SOP pelaksanaan rehab/rekon kami harap disederhanakan. Jangan terlalu panjang,” pinta Wabup.
Permintaan tersebut disampaikan mengingat saat ini SOP penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi terlalu birokratis. Banyak hal-hal yang seharusnya bisa dipermudah, namun justru alurnya cukup panjang.
Sementara itu Bupati KLU, H. Najmul Ahyar, mengatakan, penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi di KLU sejauh ini berjalan lancar. “Setiap hari saat ini berlangsung penerbitan dari rekening pribadi ke rekening kelompok. Progres tetap jalan, persoalan ada yang belum dam lain-lain, menurut saya hanya menyangkut teknis saja,” ungkapnya.
Untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi, Najmul telah mengusulkan tambahan bank mitra. Kedepan, tidak harus pencairan bantuan melalui BRI. “Saya sudah mengusulkan tambahan bank mitra, yaitu Mandiri dan BNI untuk lebih mempercepat proses,” ucapnya.
Informasi yang dihimpun Radar Lombok, untuk korban di KLU masih kekurangan dana sebesar Rp 999 miliar. Hingga saat ini jumlah korban yang belum menerima bantuan mencapai 23 ribu KK.
Selanjutnya untuk Lombok Tengah masih ada kekurangan dana sebesar Rp 6,6 miliar untuk 600 KK korban gempa. Berikutnya Kota Mataram kekurangan dana mencapai Rp 20 miliar untuk 604 KK korban gempa.
Secara umum, terdapat 33.364 Kepala keluarga (KK) yang belum sama sekali menerima bantuan. Baik untuk yang rumahnya rusak berat, sedang dan rusak ringan. Hal itu disebabkan kurangnya anggaran dari pemerintah pusat.
BACA JUGA: Masih Ada Korban Gempa Belum Terima Bantuan
Jumlah rumah rusak berat akibat gempa sebanyak 75.138 unit. Namun korban gempa yang telah menerima bantuan hanya 68.976 KK. Terdapat 6.162 KK korban rumah rusak berat belum menerima bantuan.
Selanjutnya korban rumah rusak sedang sebanyak 33.075 unit. Jumlah penerima bantuan hingga saat ini sebanyak 26.709 KK. Artinya 6.366 KK belum pernah menerima bantuan.
Begitu juga dengan korban rumah rusak ringan yang mencapai 108.306 unit. Korban yang belum menerima bantuan cukup banyak mencapai 20.836KK. Hal itu terlihat dari jumlah penerima dana yang hanya 87.470 KK.(zwr)
