MATARAM – Data terakhir yang dirilis Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPB) Provinsi NTB, hanya sebagian kecil dana desa tahap I tahun 2021 sudah cair. Hal itu dibenarkan juga oleh data Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DPMPD-DUKCAPIL).
Dana desa sangat dibutuhkan untuk pembangunan desa. Namun banyak desa belum menerima dana desa tahap I. “Baru 271 desa yang terima dana desa,” terang Kepala DPMPD-DUKCAPIL Provinsi NTB, Dr H Ashari kepada Radar Lombok, Senin (1/3).
Untuk tahun 2021, terdapat 1005 desa yang menerima dana desa di NTB dengan nilai mencapai Rp 1,247 triliun. “Hanya di Sumbawa Barat yang belum ada satupun desa terima dana desa,” papar Ashari.
Apabila desa yang telah menerima dana tahap I hanya 271 desa, artinya 734 desa belum menerima haknya. Hal itu disebabkan, berbagai persyaratan yang dibutuhkan belum diselesaikan oleh pemerintah desa.
Untuk desa-desa yang sudah menerima dana, Kabupaten Lombok Barat terbanyak yaitu 90 desa. Kemudian Lombok Timur 76 desa, Sumbawa 65 desa, Lombok Utara 16 desa, Dompu 12 desa, Lombok Tengah 7 desa, dan Kabupaten Bima 5 desa. “Kita imbau Pemerintah desa untuk secepatnya menyelesaikan administrasi agar dana desa bisa cair,” kata Ashari.
Sementara itu, Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah meminta agar dana desa digunakan dengan baik. Hal itu bisa terwujud apabila Badan Permusyawaratan Desa (BPD) akur dengan kepala desa atau Pemerintah desa. Mengingat, faktor utama yang membuat pembangunan desa berjalan sukses adalah sinergi, komunikasi dan saling support.
Menurut Wagub, BPD memiliki posisi yang strategis untuk merumuskan berbagai kebijakan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat desa-desa di NTB. Termasuk keterlibatan BPD dalam menyekapati berbagai rancangan peraturan desa. “Kalau sinergi BPD dan pemerintah desa semakin kuat, saya bisa bayangkan betapa hebatnya pembangunan desa-desa di Provinsi NTB yang kita cintai,” ucapnya.
Pemprov NTB, kata Wagub, memiliki program unggulan berbasis desa. Artinya program-program itu sangat bertumpu pada sinergi semua elemen desa untuk ikut mensukseskannya, seperti program revitalisasi posyandu, zero waste atau mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat serta penyediaan bank sampah di setiap desa. (zwr)
