DAK KLU Dipotong 65 Persen

TANJUNG-Pemkab Lombok Utara saat ini tengah sibuk mempersiapkan dokumen kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun 2017.

Pada persiapan KUA PPAS ini, pemerintah daerah sedang menyesuaikan anggaran ke masing-masing SKPD. Pasalnya, plafon anggaran Lombok Utara pada APBD tahun 2017 mendapatkan pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pusat sebesar 65 persen. Pemotongan ini sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan sejumlah pembangunan di daerah yang masih kategori daerah tertinggal tersebut.  “Kita sudah dimasukan, tapi adanya pengurangan DAK 65 persen dari pusat itu yang sangat berpangaruh terhadap pembangunan daerah, maka kami (Bappeda) saat ini tengah sibuk menyesuaikan anggaran tersebut,” ungkap Sekda Lombok Utara, H Suardi, Sabtu (5/11).

Dengan pemangkasan DAK sangat besar itu, menurutnya sangat berpengaruh terhadap pembangunan daerah. Akan tetapi, pihaknya akan berupaya untuk memaksimalkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) target mencapai Rp 115 miliar. Apabila PAD tercapai, maka semua pelaksanaan pembangunan diharapkan bisa diatasi. “Kami akan memaksimalkan PAD untuk menutupinya,” harapnya.

Dalam pembahasan KUA-PPAS pihaknya saat ini telah menggunakan masing-masing SKPD ada koordinator untuk menyesuaikan perombakan OPD tersebut. ‘’Setelah semuanya disesuaikan, maka selanjutnya langsung diserahkan ke eksekutif untuk dikaji,’’ tutupnya.

Sementara Ketua Komisi I DPRD Lombok Utara, Ardianto mendorong pemerintah daerah agar segera mengajukukan draft KUA-PPAS. Apabila sampai lambat menyampaikan KUA-PPAS maka akan semakin berdampak molornya program tahun 2017. Seharusnya, bulan November sudah masuk ke pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni, sehingga pada tanggal 25 Desember mendatang sudah diparipurnakan. “Seharusnsya KUA-PPAS APBD tahun 2017 sudah masuk ke pembahasan di dewan. Tapi sampai bulan ini belum masuk sama sekali. Dan eksekutif beralasan masih menunggu final susunan OPD,” tegasnya.

Pembahasan KUA-PPAS seharusnya sudah selesai. Baru selanjutnya membahas RAPBD murni tahun 2017. Dari keterlambatan pembahasan menurutnya, akan berdampak terhadap pembahasan dengan waktu singkat sehingga dikhawatirkan menyalahi mekanisme pembahasan tersebut. Jangan seperti tahun sebelumnya membahas RAPBD kebut sehari-semalam. “Akibatnya pembahasan tidak maksimal dengan injuri time,” tegasnya.

Diakui bahwa penyusunan OPD memang berpengaruh terhadap pembahasan KUA-PPAS. Oleh karena itu, pihak eksekutif harus bisa mengejar waktu yang tingga dua bulan ini. Ia juga menyindir terkait APBD Perubahan yang sampai saat ini belum tuntas dan belum bisa dieksekusi. “Kemungkinan realisasi APBD akan molor juga,” tandasnya. (flo)

Bagaimana reaksi anda ?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid