Daerah Dibebankan Triliunan Rupiah, Gubernur NTB Berharap Jokowi Datang Lagi

Gubernur NTB Berharap Jokowi Datang Lagi
BERHARAP : Gubernur NTB Zulkieflimansyah saat bersama Menhub Budi Karya Sumadi menyampaikan harapannya agar Presiden Jokowi datang lagi ke NTB, Sabtu (13/10). (HUMAS NTB FOR RADAR LOMBOK)

TANJUNG – Gubernur NTB Dr. Zulkieflimansyah berharap Presiden Joko Widodo datang kembali ke NTB. Hal itu diungkapkan di hadapan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang mengunjungi Kecamatan Pemenang, Lombok Utara, Sabtu (13/10).

Gubernur bersama jajaran Pemerintah Provinsi NTB mendampingi menteri yang datang sekaligus menyerahkan bantuan kepada warga terdampak gempa. “ Pak Menteri, tolong sampaikan kepada Pak Jokowi. Minggu depan rumah-rumah bagi warga terdampak gempa akan mulai didirikan, dan kami sangat bangga apabila Presiden berkenan hadir nanti,” ungkapnya saat memberi sambutan.

BACA JUGA: Mendikbud Serahkan Uang Kaget Guru Terdampak Gempa Sumbawa

Tidak lupa pula gubernur mengajak semua masyarakat NTB terutama warga KLU bangkit kembali.” Mari Lombok Utara bangkit kembali seperti sedia kala. Langkah besar harus diawali dengan langkah pertama,” katanya.

Sebelumnya, gubernur juga mengikuti kegiatan penyerahan bantuan kemanusiaan berupa 50 unit Hunian Transisi (Huntras), rumah baca dan Posyandu oleh Menteri Perhubungan di Dusun Karang Pansor Kecamatan Pemenang.

Sementara itu Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, kedatangannya untuk membawa bantuan dan melihat kondisi terkini setelah NTB diguncang gempa.”Bantuan kali ini saya niatkan dan dedikasikan untuk masjid dan pesantren yang terdampak gempa,” ucapnya.

Menhub berharap masjid dan Ponpes yang dibangun, dapat tahan gempa. Oleh karena itu sangat penting untuk dilakukan percobaan terlebih dahulu untuk membuktikan ketahannya terhadap gempa bumi. Bantuan yang diberikan berupa bantuan untuk renovasi masjid, renovasi Pondok Pesantren Darul Iman, dan Pondok Pesantren Al Hikmah di Kecamatan Pemenang. Masing-masing Ponpes mendapatkan bantuan sebesar Rp 1 miliar.

Pada kesempatan yang sama, Menhub juga menyampaikan keinginannya kepada BUMN dan Pemprov, agar bersinergi  mengelola kapal-kapal negara. Dengan begitu, maka dampaknya akan besar bagi masyarakat. “ Kami ingin bersama BUMN dan Gubernur NTB, mengelola kapal-kapal negara untuk masyarakat NTB. Sehingga dampaknya akan bertambah untuk masyarakat NTB,” ujarnya.

Kegiatan ini dihadiri juga oleh Kepala Yayasan Peduli Amal Indosiar, tokoh agama, tokoh masyarakat,  Camat Pemenang, serta pengurus masjid dan pondok pesantren.

Penanganan pascabencana gempa terus dilakukan. Tidak adanya status bencana nasional membuat keuangan daerah akan terbebani biaya rehabilitasi dan rekonstruksi. Berdasarkan hasil konsolidasi berbagai pihak terkait, pemerintah daerah akan dibebankan biaya penanganan pasca bencana mencapai Rp 1,6 triliun. Angka tersebut diprediksi bisa bertambah besar apabila sumber pendanaan dari pemerintah pusat dan pihak lainnya tidak sesuai harapan.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi NTB, Ridwan Syah, menyampaikan sumber pembiayaan disesuaikan dengan kewenangan pemerintah masing-masing. “Rencana aksi itu betul akan membagi tugas rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai kewenangan dan sumber pendanaan,” ucapnya kepada Radar Lombok, Minggu (14/10).

Berdasarkan data terbaru yang diberikan Ridwan Syah tertanggal 8 Oktober, proses rehabilitasi dan rekonstruksi NTB membutuhkan biaya sebesar Rp 13 triliun lebih. Terdiri dari biaya sektor permukiman Rp 7,9 triliun, sektor infrastruktur Rp 927,7 miliar, sektor sosial Rp 2,6 triliun, Ekonomi Produktif Rp 672,4 miliar dan lintas sektor 927,2 miliar.

Untuk memenuhi seluruh kebutuhan tersebut, Pemerintah Provinsi NTB dibebankan anggaran sebesar Rp 636,1 miliar. Kemudian pemerintah kabupaten/kota terdampak harus menyiapkan anggaran Rp 987,2 miliar. Total kebutuhan yang dibebankan ke daerah mencapai Rp 1,6 triliun. Kemudian Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebesar Rp 6,69 triliun, Kementerian/Lembaga Rp 1,7 triliun, dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi Rp 842,7 miliar dan sumber lainnya Rp 2,1 triliun.

Semua angka tersebut belum final. Bisa saja pemerintah pusat membantu tidak sebesar rencana tersebut. Mengingat adanya bencana yang lebih besar lagi di Sulawesi Tengah. “Sesuai Inpres 5 tahun 2018, jelas pembagian tugasnya sehingga diharapkan tuntas tahun 2019,” ucap Ridwan Syah.

Untuk kebutuhan pada sektor perumahan, Pemprov NTB tidak mengalokasikannya. Namun kabupaten/kota terdampak harus menyiapkan alokasi anggaran sebesar Rp 442,6 miliar. Hal itu sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.

Oleh karena itu, Ridwan Syah bersama seluruh pejabat Pemprov NTB dan kabupaten/kota, harus fokus mengawal sumber-sumber pembiayaan tersebut. “ Ini harus kita kawal bersama agar dalam APBN dan APBD, kebutuhan tersebut dialokasikan. Rencana aksi ini akan dikonsolidasikan lagi di pusat. Dan Pemprov berharap  pemerintah pusat konsisten membiayainya,” katanya.

BACA JUGA: Ikhwan dan Mutawalli Divonis, Apa Kabar Tokoh Utama?

Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho yang dihubungi Radar Lombok, belum bisa berbicara banyak tentang perkembangan dan kepastian bantuan dari pusat. Terutama terkait progress bantuan dari BNPB sendiri.

Dihubungi via WahtsApp, Sutopo menyebut jumlah buku tabungan yang telah terbit hingga saat ini sebanyak 19.391 unit rumah. Namun buku tabungan yang telah berisi saldo hanya berjumlah 5.580 unit saja. “Total Pokmas terbentuk 541 Kelompok, yang di SK-an 153 Kelompok,” kata Sutopo memaparkan.(zwr)

Bagaimana reaksi anda ?
  • Suka
  • Terhibur
  • Sedih
  • Marah
  • Bosan
  • Takut