MATARAM – Puluhan pekasih melayangkan surat protes ke DPRD Kota Mataram dan Kota Mataram terkait keterlambatan pemberian insetif mereka. Soalnya, para pekasih ini tercatat sudah sembilan tidak menerima insentif mereka. Padahal, jumlah insentif pekasih hanya Rp 25.000 per bulannya.
Ketua kelompok petani se-Kota Mataram, H Ehlas MH mengatakan, pekasih sudah menyampaikan keluh kesahnya. Namun, Pemkot Mataram tidak pernah memperhatikan nasib pekasih maupun buruh tani. Ada 47 pekasih se Kota Mataram.
Mereka sudah sembilan bulan tidak dapat insentif. Padahal cuma Rp 25 ribu sebulan, ini sangat disesalkan. Kita sudah layangkan protes ke DPRD dan Pemkot Mataram, katanya kepada Radar Lombok, Kamis (7/11).
Di samping itu, Ehlas juga menyesali kondisi lahan pertanian yang semakin memprihatinkan.
Lahan-lahan produktif semakin menyempit dan terjepit pembangunan. Seperti di Kecamatan Sekarbela, lahan pertanian yang tersisa tinggal beberapa hektare saja. Ada dua kelompok di Kecamatan Sekarbela yakni, Kelompok Tani Pade Girang memiliki luas lahan 55 hektare dan Kelompok Tani Adu Nasib ada 10 hektare.
Peran pekasih selama ini, kata mantan anggota DPRD Kota Mataram ini, sangat penting. Mereka yang membantu para petani dalam membagi air dan membersihkan saluran irigasi selama ini. Mereka yang membantu petani dalam distribusi air dari semua saluran induk yang ada.
Para petani selama ini juga tidak pernah ada perhatian khusus dari Pemkot Mataram. Seiring jumlah petani Kota yang semakin kecil. Selama ini, sudah kita sampaikan ke Ketua DPRD Kota Mataram, Pak Malik. Ini kondisi di bawah, seharusnya menjadi perhatian Banggar agar memberikan perhatian khusus terhadap nasib para pekasih yang sudah puluhan tahun mengabdikan diri, ujarnya.
Namun nyatanya, kondisi para pekasih tidak pernah diperhatikan. Apalagi diberikan saran pendukung, seperti sepeda motor saat mengontrol air pertanian malam hari sampai pagi hari. Selain itu, saluran irigasi banyak kondisi rusak dan sampah berserakan yang harus dibersihkan secara manual untuk memenuhi kebutuhan air pertanian saat musim tanam di musim kemarau maupun penghujan. Apalagi mau mendukung program swasembada pangan yang dicanangkan presiden H Prabowo Subianto.
Saat ini kondisi lahan pertanian di Kota Mataram semakin sempit, dan perhatian pemerintah daerah sangat minim. Kita harapkan pemerintah ini, tengok kondisi dibawah. Seperti pekasih maupun petani, singkatnya.
Ketua DPRD Kota Mataram, Abdul Malik menyebutkan, surat terkait protes kelompok tani sudah diterima. Tentunya, ini akan menajdi pembahasan bersama TAPD agar insetif mereka segara dicairkan. Kita akan coba koordinasikan dengan TAPD dan dinas terkait di mana letak perencanan anggaran yang disediakan untuk para pekasih, katanya. (dir)
