MATARAM — Usulan kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tahun 2023, mendapat respons dari daerah. Seperti Kota Mataram, yang berharap agar BPIH tahun 2023 tidak mengalami kenaikan. Karena usulan pemerintah untuk menaikkan BPIH menjadi Rp 69 juta lebih itu dinilai akan memberatkan para jamaah.
“Saya kan sering juga safari keliling masjid. Para jamaah kita selalu menanyakan bagaimana keputusan pemerintah kaitan dengan biaya haji. Dari aspirasi masyarakat berharap BIPH tidak dinaikkan,” ujar Ketua DPRD Kota Mataram, H Didi Sumardi, Rabu (25/1).
Kata Didi, para jamaah menyampaikan beragam alasan mengenai rencana kenaikan BPIH ini. Salah satu alasan yang dinilai rasional dan logis, seperti kondisi perekonomian yang belum sepenuhnya pulih, akibat dari pandemi Covid-19.
Kondisi ini berdampak pada penghasilan masyarakat atau jamaah, yang tentunya mereka juga akan mencermati biaya penyelenggaraan haji di negara lain, dan membandingkannya. Terutama dengan negara terdekat. “Karena itu, kita harapkan ini menjadi pencermatan pemerintah dan DPR RI, bagaimana memfinalkan keputusan tentang besaran ibadah haji per jamaah. Sekali lagi, harapan kita tidak dinaikkan,” katanya.
Soal usulan kenaikan yang dinilai tidak rasional itu, politisi Partai Golkar ini mengatakan jika pemerintah sama sekali tidak memberikan subsidi, maka kenaikannya bisa lebih tinggi lagi.
“Komponen biaya haji per jamaah sebenarnya sudah diperhitungkan subsidinya, meski tidak dalam bentuk uang dari APBN. Tapi dari perputaran dana haji yang belum saya dalami. Intinya adalah ada pemanfaatan dana haji yang cukup besar. Kalau ini dikelola bermuara pada pemberian keringanan-keringanan pada jamaah haji itu sesuatu yang wajar dan logis. Kalau kita pahami dari sini, sesungguhnya penentuan besaran biaya haji sudah masuk. Meskipun demikian, aspirasi dari calon jamaah haji kita berharap tidak dinaikkan,” harapnya.
Didi mengatakan pemerintah pusat saat ini masih melakukan pembahasan. Namun dirinya mencermati dinamika yang berkembang tentang usulan biaya perjalanan ibadah haji tersebut. Dimana sebelum diputuskan, pemerintah diharapkan secara cermat mempertimbangkan beragam aspek. Termasuk didalamnya bagaimana perkembangan situasi di Arab Saudi tempat ibadah haji dilaksanakan.
“Itu juga harus dipertimbangkan, termasuk kondisi psikologis masyarakat kita, khususnya calon jamaah haji. Kita harapkan pemerintah dan DPR RI bisa berempati dengan situasi psikologis calon jamaah haji kita. Mudah-mudahan ini (BPIH) tidak dinaikkan,” harapnya.
Dia juga mendengar banyak kritikan tentang rencana pemerintah ini, karena Arab Saudi yang menurunkan komponen pembiayaan ibadah haji. Tetapi justru pemerintah Indonesia malah mengusulkan agar BIPH dinaikkan dari Rp 39 juta menjadi Rp 69 juta lebih.
“Ini kan satu hal yang perlu dirumuskan secara logis manaka seperti itu. Tapi sekali lagi ini kan belum final. Namun kita juga mencermati kecenderungan-kecenderungan tadi untuk dinaikkan,” terangnya.
Sementara Wakil Wali Kota Mataram, TGH Mujiburrahman (TGM) juga berharap pemerintah pusat diharapkan mencermati keadaan dan kemampuan calon jamaah haji. Karena usulan kenaikannya cukup luar biasa, kalau dikomparasikan dengan BPIH tahun sebelumnya.
Jika pun dinaikkan, dia berharap besaran kenaikannya harus realistis. “Itu yang menjadi beban bagi calon jamaah haji. Harus realistis juga dengan kemampuan pemerintah untuk menalangi, apalagi kita baru bangkit dari Covid-19,” katanya.
Menurutnya putusan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi yang menurunkan biaya ibadah haji juga harus jadi pertimbangan pemerintah. Lobi dengan Arab Saudi juga bisa diupayakan untuk mengetahui secara pasti biaya penyelenggaraan ibadah haji. Sehingga terdeteksi komponen pembiayaan mana yang bisa ditekan.
“Karena kita baru bangkit, calon jamaah haji ini tidak semuanya orang mampu. Itu adalah orang yang kuat kemauannya dan memperhatikan biaya haji yang sebelumnya. Ini tiba-tiba diusulkan naik drastis begini, kan mereka terkejut juga, dan dana mereka ini sudah lama tersimpan. Bahkan ada yang sudah melunasi dengan tarif sebelumnya dan bercerita saya sudah lunas,” ujar TGM, sapaan akrabnya.
Namun begitu ada usulan naik, tentu saja mereka terkejut, dan mengatakan kalau belum siap tahun ini. Apalagi ada yang berangkat bersama keluarga, dimana ada istri, ada ayah, ada ibu, sementara yang menanggung pelunasan itu satu orang, tentu menjadi beban.
“Ada (warga) yang lapor, kalau ada tiga (CJH) yang harus dia lunasi. Sehingga dia harus bayar lebih dari Rp 100 juta, dan mengaku tidak mampu. Dia minta mundur satu atau dua tahun untuk menabung lagi. Nah ini harus diperhitungkan aspirasi yang seperti ini,” harap TGM. (gal)
