Ciut Diprotes Developer, KPK Batal Pasang Spanduk

BATAL : KPK dan Pemkot Mataram batal memasang spanduk pemberitahuan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) dari developer property di Kota Mataram.  (Ali Mashum/Radar Lombok)

MATARAM – Upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memasang spanduk pemberitahuan di kantor developer perumahan yang belum menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) kepada Pemkot Mataram berakhir antiklimaks. KPK mengurungkan dan menunda kegiatan pemasangan segel pemberitahuan karena mendapat penolakan dari developer perumahan.

Awalnya KPK sudah mengagendakan pemasangan pemberitahuan di enam kantor developer perumahan. Data dari Dinas perumahan Dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Mataram, ada 41 developer perumahan yang belum menyerahkan PSU ke Pemkot Mataram. Lalu diputuskan ada 6 developer yang akan didatangi untuk ditempelkan spanduk pemberitahuan tanda PSU belum diserahkan.
Dari 6 lokasi yang akan didatangi, lokasi pertama yang didatangi adalah PT Lombok Royal Property di Jalan WR Supratman. Setelah sempat berkomunikasi dengan perwakilan PT Lombok Royal Property.

Petugas Polpp dan Disperkim menempelkan spanduk pemberitahuan yang dipasang di depan kantor. Upaya KPK dan Pemkot Mataram ini diprotes oleh pengembang karena tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu. Developer tidak begitu saja menerima tindakan KPK dan Pemkot Mataram. Bahkan salah seorang karyawan PT Lombok Royal Property membuka spanduk pemberitahuan yang sudah dipasang petugas.

Setelah itu, situasi tambah memanas. Kemudian komunikasi dan dilakukan oleh kedua belah pihak di dalam kantor. Setengah jam kemudian, KPK memutuskan untuk menunda kegiatan pemasangan spanduk pemberitahuan penyerahan PSU untuk developer perumahan. Seluruh developer perumahan selanjutnya akan diundang oleh KPK dan Pemkot di kegiatan yang sudah diagendakan. Kasi nafas sekali lagi. Pemkot akan undang seluruh 41 pengembang yang punya tunggakan PSU dan tidak merespon surat pemda terkait kewajiban PSU pada hari Kamis (20 Juni), ujar ujar Ketua Satuan Tugas Koordinator Supervisi (Korsup) Wilayah V KPK, Dian Patria di Mataram, Rabu (12/6).

Baca Juga :  IPM Mataram Tertinggi Lagi di NTB

Dalam kegiatan yang sudah diagendakan, fokus KPK terhadap developer yang tidak merespon surat dari Pemkot Mataram terkait PSU. Di man surat Pemkot Mataram melalui Disperkim sudah dikirim dua kali. Yaitu pada bulan Maret dan bulan April. Di kegiatan ini, KPK memastikan hanya melakukan pendampingan terhadap Pemkot Mataram untuk penyerahan PSU dari developer perumahan. KPK tugasnya pendampingan. Spanduk tersebut adalah spanduk pemda bukan spanduk KPK, katanya.

Senada dengan Dian, Kepala Disperkim Kota Mataram juga memberikan keterangan yang sama. Setelah pertemuan tertutup dengan PT Lombok Royal Property diputuskan untuk mengundang seluruh developer perumahan di Kota Mataram. Kegiatan ini kita tunda setelah Kamis depan (20/6). Nanti kita undang di ruang Kenari untuk sosialisasi yang lebih utuh, katanya.

Sementara itu, kuasa hukum PT Lombok Royal Property, Hijrat Priyatno mengatakan, pihaknya memprotes keras cara KPK dan Pemkot Mataram menagih PSU yang belum diserahkan. Pemkot Mataram dan KPK kata dia tanpa pemberitahuan terlebih dahulu sebelum bertindak jauh. Ini tidak ada pemberitahuan mengenai kedatangan perkim dan KPK, ungkapnya.
Surat pemberitahuan ini ditagih langsung ke Pemkot Mataram dan KPK. Lalu jawaban yang diterima, Disperkim sudah melayangkan surat pemberitahuan sebanyak dua kali.

Baca Juga :  Masih Ada Warung Makan Buka Siang Hari

Tetapi permintaan untuk penyerahan PSU seyogyanya bisa dilakukan dengan berkomunikasi. Tidak dengan datang dan langsung melakukan penempelan spanduk pemberitahuan. Apalagi PT Lombok Royal Property disebutnya bukan penunggak pajak. Kalau soal begini kan bisa dibicarakan. Karena ini unsurnya bukan lain-lain. Kalau surat perkim sebelumnya mungkin dari acara REI (Real Estate Indonesia). Tapi kalau surat kegiatan hari ini tidak ada pemberitahuan, terangnya.

Developer, kata Hijrat, membutuhkan pembinaan serta diskusi dengan pemerintah soal kewajiban yang harus disiapkan terkait fasilitas umum kepada pemerintah. Itu yang kami minta tadi ke perkim, jelasnya.

Soal spanduk pemberitahuan berlogo KPK yang dibuka paksa oleh karyawan PT Royal Lombok Property, Hijrat tidak berkomentar lebih jauh. Tetapi yang lebih penting disebutnya upaya pembinaan dari Pemkot Mataram berkaitan dengan PSU. Aturannya memang sudah ada tapi selama ini belum pernah diterapkan.

Belum ada kan dan tadi saya sampaikan ke perkim kenapa ke kami saja tidak ke developer lain. Ini supaya tidak ada kesan tebang pilih kepada kami saja, katanya.
Untuk penyerahan PSU, PT Lombok Royal Property siap menyerahkan dengan catatan dikomunikasikan terlebih dahulu. Kalau ada komunikasi saya kira ini selesai. Untuk yang lain nanti kita tindak lanjuti, ungkap Hijrat memungkasi. (gal)

Komentar Anda