Cetak Sawah Baru 11.250 Hektar Tuntas September

MATARAM—Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Hortikultura (Distan TPH) Provinsi NTB, Husnul Fauzi optimistis program cetak sawah baru tahun 2016 ini bisa terealisasi 100 persen pada bulan September.

“Kami optimis bulan September ini bisa tercapai 100 persen. Bulan Juli saja sudah tercapai 91 persen cetak sawah baru,” kata Husnul Fauzi di Mataram, Rabu  (14/9).

Program cetak sawah baru tahun 2016 untuk sejumlah kabupaten di Provinsi NTB sebanyak 11.250 hektar. Dimana program cetak sawah baru pada tahun 2016 tersebut tersebar di Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten Lombok Timur, dengan kesepakatan swakelola bersama TNI.

Baca Juga :  Ratusan Hektar Sawah Belum Tergarap

“Program cetak sawah baru di NTB tahun ini mendapat jatah seluas 11.250 hektar dari pemerintah pusat. Untuk mencetak 1 hektar biayanya sebesar Rp 10 juta,” sebut Husnul Fauzi.

Pada tahun 2015, program cetak sawah baru jatah NTB hanya sebanyak 2.680 hektar untuk 9 kecamatan di Bima, dan pengerjaannya sudah tuntas dengan baik. Sedangkan tahun 2016 ini, dari 11.250 hektar jatah NTB di bulan September ini sudah rampung 100 persen dari seharusnya program cetak sawah 2016 harus selesai bulan Juli.

Lebih lanjut Husnul mengatakan, jumlah lahan sawah di NTB terus bertambah. Dari sebelumnya hanya seluas 227 ribu hektar kini bertambah menjadi 256 ribu hektar. Adanya penambahan lahan ini membuktikan bahwa program cetak sawah baru berhasil di Provinsi NTB.

Baca Juga :  Galian C Cemari Ratusan Hektar Sawah

Mengenai adanya perbedaan data yang sangat signifikan soal program cetak sawah baru di Sumbawa antara versi TNI dan data tim pengawas yang dibentuk Dinas Pertanian dan TPH Provinsi NTB, Husnul sudah diselesaikan.

Sebelumnya data versi TNI bahwa cetak sawah baru mencapai 2.000 hektar. Sementara menurut tim pengawas yang dibentuk Dinas Pertanian hanya sekitar 1.300 hektar. Selisih 700 hektar bukan masalah sepele, mengingat perbedaan 1 hektar saja akan menjadi masalah. “Program ini  pengerjaannya sewakelola dengan TNI. Dinas Pertanian hanya menyampaikan syarat-syarat dan desain saja,” pungkasnya. (luk)

Komentar Anda