MATARAM—Banyak remaja dengan usia 15-24 tahun, hamil usia dibawah 20 tahun. Provinsi NTB, khususnya di Lombok angka perkawinan usia anak sampai saat ini menunjukkan peningkatan. Apalagi dengan kondisi masa pandemi virus Corona (Covid-19). Seperti yang terjadi di beberapa wilayah di Lombok Timur belum lama ini.
Dampak buruk perkawinan usia anak mempengaruhi individu dan keluarga dari korban usia anak, seperti putus sekolah, komplikasi kehamilan dan persalinan, stunting, eksploitasi hingga kematian. Program “Yes I Do” yang digagas Rutgers WPF Indonesia, Aliansi Remaja Independen, dan Plan International Indonesia berupaya mencegah dan memutus rantai pernikahan dini.
“Programnya di Lombok Barat (Lobar) dan ini program kita 5 tahun kedepan untuk mencegah perkawinan anak. Apalagi di Lombok ini sendiri banyak banget terjadi perkawinan anak,” ujar District Coordinator Rutgers WPF Indonesia Muhammad Rey Dwi Pangestu, kepada Radar Lombok, Jumat (11/9/2020).
Untuk program ini sendiri di Lombok Barat hanya dilakukan pada dua kecamatan saja. Yakni kecamatan Kediri dan Lembar. Penyebab pernikanan anak meliputi tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, dan pola pikir anak yang mudah dipengaruhi oleh kultur masyarakat dan lingkungan. “Untuk diwilayah Lombok Barat tidak semua desa, hanya 4 desa di kecamatan Lembar dan Kediri,” tuturnya.
Untuk mengatasi persoalan itu, mata rantai harus diputus secara bersamaan agar optimal dengan peran serta banyak pihak, termasuk “local partner” dan pemerintah kota setempat. Pada 2016-2017 saja tingkat perkawinan anak saja mengalami peningkatan. Tetapi, pada 2019 sempat mengalami penurunan.
“Kita melihatnya itu bahwa teman-teman sudah perhatian dengan kawin di bawah umur, bahkan sampai di 2020 awal ini sudah menurun. Tapi pas pandemi ini justru meningkat,” ungkapnya.
Salah satu tujuan program Yes I Do agar tidak terjadi lagi peningkatan. Selain itu, diharapkan juga menjadi bekal di 5 tahun kedepan untuk program ini. Kendati demikian, banyak kendala yang dihadapi selama mensosialisasikan program tersebut. “Kita paling sulit untuk mengajak tokoh adat atau tokoh agama agar tidak menikah. Kita sudah mencoba ke pendidikan tapi belum berhasil kita ajak,” imbuhnya. (dev)
