MATARAM—Menyonsong perhelatan pertarungan pilkada serentak 2018, berbagai tokoh berasal dari beragam latar belakang sudah menyatakan kesiapan berkompetisi menjadi kepala daerah. Sosialisasi dan silaturahmi pun sudah dilakukan. Komunikasi politik dan penjajakan untuk berkoalisi pun makin intens dilakoni para elit politik.
Akademisi Universitas Mataram, Dr. Kaharuddin, mengatakan, menciptakan nuansa yang demokratis menuntut calon kepala daerah memiliki keteladanan dalam kegiatan politik, sekaligus melaksanakan pendidikan politik masyarakat yang efektif. Â Keteladanan tersebut berupa kematangan emosional dan etika politik.
“Keteladanan tersebut menjadi modal penting bagi calon kepala daerah dalam rangka pendidikan masyarakat,” katanya, Senin (6/3).
Dikatakan, kandungan nilai keteladanan tersebut berupa sikap jujur, bijaksana, mengemban amanah, toleran, rendah hati, berjiwa patriotis, tidak mengumbar janji, dan siap melayani masyarakat. Keteladanan politik juga dapat dibuktikan dari cara bersikap apabila di kemudian hari terbukti melakukan tindakan yang melanggar nilai-nilai moralitas, korupsi, kolusi, nepotisme, dan kebijakannya justru merugikan masyarakat.
“Andai ada kepala daerah memanfaatkan jabatan bagi kepentingan pribadi dan kroni, itu sudah jelas mencederai nilai terkandung dalam 4 pilar kebangsaan kita,” papar dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram itu.
[postingan number=3 tag=”politik”]
Menurutnya, keteladanan ini mesti diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik sebelum pemilihan ataupun sesudah pemilihan. Misalnya, dalam bentuk sikap dan perilaku politik yang toleran terhadap kompetitor lain, tidak saling menjatuhkan dengan beragam fitnah saat kampanye baik secara langsung ataupun tidak langsung.
Hal yang tak kalah penting adalah bagaimana keteladanan tersebut diwujudkan dengan tidak melakukan kampanye hitam dan praktik politik uang. Keteladanan politik tersebut harus menjadi pedoman utama menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan partai dan golongannya.
“Secara tidak langsung, keteladanan politik calon kepala daerah akan menjadi pendidikan politik yang efektif bagi masyarakat,” ucapnya.
Katanya politik, hanya menjadi sarana dan alat untuk berbuat adil dan mensejahterakan demi kebaikan bersama. Keteladanan politik tersebut akan membawa calon kepala daerah pada kekuasaan politik yang produktif, adil, dan sejahtera.
Sebab itu, berbagai aktivitas sosial dilakoni para kepala daerah hendaknya dikurangi dari berbagai manuver politik. Justru, hal itu menjadi sangat kontraproduktif bagi pendidikan politik masyarakat mencerahkan dan mencerdaskan.
“Di sinilah sejatinya kedewasaan dan kematangan seorang pemimpin diuji,” tandasnya.
Anggota DPD RI dapil Provinsi NTB, Hj. Baiq Diyah Ratu Ganefi mengatakan, 4 pilar kebangsaan sudah memuat dan menjadi acuan serta pedoman bagi pemimpin bersikap dan berperilaku. Namun kenyataannya, acap kali keteladanan sudah terkandung dalam 4 pilar kebangsaan sering diabaikan dan tidak diindahkan.
“Ini salah satu problem kebangsaan kita sekarang,” sebutnya.
Akibatnya, banyak pemimpin atau kepala daerah terjerat kasus dan harus berurusan dengan aparat penegak hukum. Ia berharap, semua pihak harus kembali menerapkan dan meneladani berbagai nilai-nilai kepemimpinan terkandung di 4 pilar kebangsaan. (yan)
